Risalah Pembaharuan Perkaderan Muhammadiyah

MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Majelis Pendidikan Kader (MPK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilaksanakan di Bumi Raflesia Bengkulu pada 5 – 9 Februari 2020 telah menghasilkan keputusan yang dinamakan Bengkulu Message: Risalah Pembaharuan Perkaderan Muhammadiyah.

Ketua Majelis Pendidikan Kader (MPK) PP Muhammadiyah, Ari Anshori mengatakan, hasil keputusan Rakornas yang bertajuk Bengkulu Massage: Risalah Pembaharuan Perkaderan Muhammadiyah ini nantinya akan disampaikan saat Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo pada Juli 2020 mendatang.

“Rakornas ini menghasilkan lima poin yang mana kita ambil dari ciri khas Bengkulu dengan bunga Raflesianya yang memiliki 5 kelopak. Sehingga lima pesan itulah yang menjadi pesan Bengkulu atas risalah pembaharuan perkaderan Muhammadiyah,” jelas Ari Anshori, saat memberikan keterangan, pada Selasa (11/2).

Selain menghasilkan keputusan Rakornas yang dihadiri 30 perwakilan dari masing-masing wilayah. Ari Anshori mengatakan MPK PP Muhammadiyah akan terus menindaklanjuti kerja sama strategis yang selama ini sudah dilaksanakan dengan Majelis Diktilitbang dan MPKU PP Muhammadiyah. Selanjutnya MPK akan bekerjasama dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LKHP) PP Muhammadiyah.

“Ini saya kira pilihan strategis karena kalau kita ingin diterima masyarakat kita harus juga punya kemandirian ekonomi. Maka bisnis dan kewirausahaan untuk menjadi pengusaha menjadi persyaratan yang penting. Demikian, LHKP perangkat ini penting kaitannya dengan demokratisasi di zaman ini,” kata Ari Anshori. 

Adapun hasil keputusan Rakornas MPK PP Muhammadiyah Bengkulu Message: Risalah Pembaharuan Perkaderan Muhammadiyah adalah:

1. Revolusi Industri 4.0 DAN Society 5.0 menjadi keniscayaan, Muhammadiyah perlu menyiapkan sistem dan sumberdaya agar tetap terdepan menjadi gerakan pembaharuan.
2. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang merdeka dan beradab dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Al-Qur’an dan As-Sunnah Al-Maqbullah dalam rangka mengantarkan kader menjadi insan kamil, khaira ummah, menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
3. Peningkatan budaya perkaderan dimulai dari perkaderan keluarga sebagai embrio sekaligus basis, dilanjutkan dengan perkaderan organisasi otonom, perkaderan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dan perkaderan Muhammadiyah. Model perkaderan itu perlu mendapat sambutan dan dukungan dari seluruh level dan jejaring persyarikatan.
4. Pimpinan Muhammadiyah terpilih dalam setiap jenjang permusyawaratan hendaknya adalah mereka yang memiliki komitmen dalam mengawal gerakan kaderisasi. Hal ini dikarenakan, perkaderan adalah inti organisasi, sehingga setiap level kepemimpinan perlu diisi oleh kader yang memiliki visi dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar, membangun dan membesarkan Muhammadiyah.
5. Muhammadiyah adalah harakah washatiyyah yang berkemajuan bercirikan i’tidal, tawazun, tasamuh, syura, islah, qudwah, dan muwathonah. Dengan demikian, Muhammadiyah dapat meningkatkan peran dan kontribusi dalam ranah kebangsaan, kemanusiaan universal sebagai wujud kosmopolitanisme Islam. (Andi)