Bahan Ceramah Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah
Yogyakarta, 2 Juni 2017

DINAMIKA MUHAMMADIYAH KONTEMPORER:
Wacana Islam Berkemajuan

Azyumardi Azra, CBE

Peluncuran 12 buku tentang Muhammadiyah (4/11/2016) memperlihatkan organisasi ini merupakan salah satu dari sedikit subyek kajian yang paling banyak dikaji, baik oleh kalangan dalam maupun luar negeri. Tapi berbeda dengan kajian-kajian terdahulu, khususnya dilakukan sarjana asing yang terutama menyoroti aspek sejarah, paradigma pemikiran dan praksis pembaharuan dan elan vitalnya, 12 karya ini lebih banyak terkait dengan perkembangan mutakhir, terutama dari perspektif ‘orang dalam’ (from within). 
Dalam konteks terakhir, orang bisa teringat pada argumen Bernard Lewis dalam jawaban kepada Edward Said; kajian dan pembahasan from within dapat terjerumus ke dalam subyektivitas yang cenderung defensif dan apologetik. Said memang menekankan pentingnya kajian yang dilakukan orang dalam, karena jika dilakukan orang luar (from without), boleh jadi kajiannya tidak obyektif.

Menjadi Muhammadiyah
Keduabelas buku ini—berbeda dengan substansi kajian terdahulu tentang Muhammadiyah—menampilkan berbagai dinamika kontemporer salah satu dari dua ormas Islam terbesar di negeri ini. Dinamika itu bisa tidak sinkron satu sama lain atau bahkan kontradiktif. Fenomena ini mengindikasikan lingkungan luar Muhammadiyah yang berubah baik pada tingkatan nasional maupun internasional.
	Pada level nasional, perubahan politik sejak 1998 dengan penerapan demokrasi liberal multi-partai kompetitif menimbulkan banyak ekses yang tidak diharapkan. Demokrasi itu sendiri sudah kompatibel dengan paradigma dan praksis politik Muhammadiyah sejak waktu sangat lama, tetapi eksesseperti merosotnya budaya kewargaan (civic culture) dan keadaban  (civility); kian meluasnya korupsi; berlanjutnya politik kekuatan massa (mobocracy)  membuat Muhammadiyah harus memberikan respon berupa pemikiran dan juga program aksi.
Dalam perubahan lingkungan, Muhammadiyah masih terlibat pergumulan dalam dirinya, misalnya dalam kaitan dengan budaya lokal semacam budaya Jawa. Dengan pretensi permurnian Islam dari ‘TBC’ yang cukup lazim dalam kepercayaan dan praktek keagamaan serta budaya lokal, Muhammadiyah  cenderung tidak akrab. Karya Najib Burhani, Muhammadiyah Jawa secara analitik dan komprehensif menggambarkan pergulatan Muhammadiyah dengan budaya lokal Jawa. 
Menyorot kritis pergulatan ormas ini, Burhani berkesimpulan, Muhammadiyah ambigu terhadap budaya Jawa: “Muhammadiyah …punya agenda memperbaharui adat-istiadat sinkretik dan menyerang struktur sosil feudal-aristoratik yang mendominasi masyarakat Jawa dan keraton menjadi porosnya” 
Ambigu itu seperti diungkapkan Burhani, terlihat misalnya dalam kenyataan Ahmad Dahlan, sang pendiri…menjadi abdi dalem yang patuh pada Keratoon Yogyakarta hingga akhir hayatnya. “Meskipun ia pemimpin organisasi moderen, ia tetap mengamalkan nilai-nilai Jawa seperti menunjukkan kerendahan hati dan takzim kepada orang yang berstatus lebih tinggi, terutama Sultan”, tulisnya.
Secara nasional Muhammadiyah kontemporer menyaksikan  peningkatan arus pemahaman dan praksis keislaman yang cenderung kian literal, defensif dan reaksioner, dengan kiprah ‘tanpa kompromi’, dan radikal. Pemahaman dan kiprah seperti ini mengakibatkan pergumulan di dalam Muhammadiyah sendiri, berupa peningkatan upaya meminggirkan kalangan yang dianggap ‘terlalu’ moderen, progresif, dan bahkan ‘liberal’. Tarik menarik dan pergumulan ini tidak hanya terjadi di dalam tubuh organisasi induk Muhammadiyah, juga merambah ke dalam institusi milik Perserikatan seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.
Selain itu, dinamika internal dan eksternal menimbulkan riak-riak di kalangan Muhammadiyah sendiri, khususnya para pemikir dan aktivis muda atau sudah lewat usia muda. Riak-riak itu mendorong terjadinya semacam ‘soul searching’—pencarian identitas Muhammadiyah atau dalam bahasa judul buku, Becoming Muhammadiyah. 
	Proses ‘menjadi Muhammadiyah’ secara teoritis tidak bakal pernah selesai karena perubahan yang terus terjadi di lingkungan dalam dan luar Muhammadiyah, baik domestik maupun internasional. Hajriyanto Y. Thohari dalam hal ini menegaskan Muhammadiyah telah ‘menjadi legasi emblematik gerakan massa yang mencatat sukses. Tidak saja secara sosial-keagamaan; legasi itu mewujud dalam jangkar sejarah dan laku politik nasional semenjak sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini’.
	Dalam perjalanannya, generasi demi generasi, lapisan tokoh dan akitivis Muhammadiyah ‘masing-masing memiliki karakter dan pesona’. Generasi Muhammadiyah kontemporer memiliki alasan masing-masing ‘mengapa mereka terpesona, bergabung, dan menjadi penggerak Persyerikatan Muhammadiyah. 
	Maka, seperti dicatat Tohari, “Menjadi Muhammadiyah/Becoming Muhammadiyah menandai sebuah proses panjang dan kadang berliku. Ia merupakan ‘kata kerja’ yang selalu bergerak melalui ‘jeram’ dan ‘zaman’, ‘saat’, dan ‘tempat’, ‘puak’ dan ‘lapak’. Karena itulah, proses ‘menjadi’ tidak bisa dihukumi secara final sebagai sebuah ‘benda mati’ atau hasil akhir”.

Islam Berkemajuan: Islam Nusantara
Dengan kian meningkatnya wacana dan gerakan Salafi literal, keras dan radikal di Indonesia belakangan ini, bisa tercipta semacam kontestasi internal di dalam tubuh pergerakan yang sedikit banyak mempengaruhi paradigma dan kiprah Muhammadiyah secara keseluruhan. Tidak jarang Muhammadiyah terlihat ‘kagok’ (awkward) dalam menyikapi pemahaman dan gerakan Islam radikal. 
Karena itu, Muhammadiyah—bersama NU—sering menjadi sasaran kritik lembaga dan aktivis kebhinnekaan, toleransi dan perdamaian yang mereka anggap tidak memberi respon memadai terhadap gejala radikalisme dan intoleransi. Seolah mendengar kritik itu, Muhammadiyah—dan juga NU—belakangan ini bersikap dan bersuara lebih tegas dan jelas (loudly and clearly) terhadap radikalisme dan terorisme semacam ISIS.
Berhadapan dengan dinamika domestik dan internasional yang tidak kondusif, berkembang wacana di dalam Muhammadiyah tentang corak dan karakter dasar ormas ini. Pertama-tama Muhammadiyah jelas merupakan pengikut Ahlus-Sunnah wal Jama’ah dengan pemahaman dan praksis ummatan wasathan atau Islam wasathiyah. Walau tidak terlalu lazim dibicarakan di kalangan para pimpinan dan aktivis Muhammadiyah sendiri, jelas Muhammadiyah menganut pemahaman dan praksis Islam wasathiyah.
	Islam wasathiyah yang menjadi arus utama di Indonesia sering pula disebut sebagai ‘Islam Nusantara’. Tetapi jelas, Muhammadiyah enggan mengunakan istilah ini karena dalam kenyataannya ‘Islam Nusantara’ lebih terasosiasi dengan NU, apalagi jika ditulis dengan Islam NUsantara (N dan U ditulis dengan huruf besar dan bold).
Fenomena ini menggambarkan masih berlanjutnya ‘kontestasi’ antara Muhammadiyah dengan NU. Kontestasi itu dalam soal ‘Islam Nusantara’ itu terkait distingsi yang melekat pada entitas Islam Nusantara itu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan paradigma dan praksis Islam Muhammadiyah. Distingsi Islam Nusantara itu memang lebih memiliki banyak afinitas dengan NU daripada Muhammadiyah.
Tetapi penting dicatat, ‘kontestasi’ dan ‘persaingan antara Muhammadiyah dan NU—khususnya dalam pemahaman dan praksis keIslaman—sebenarnya kian terbatas terutama karena terjadinya ‘konvergensi keagamaan’. Perkembangan ini, sejak 1980an menghasilkan terjadinya ‘pertukaran’ dan ‘pertemuan’ di antara pemahaman dan praksis keislaman berbeda yang sebelumnya sangat mewarnai hubungan antara Muhammadiyah dan NU. Kini ‘kontestasi’ lebih banyak terkait soal hisab dan rukyah atau posisi politik dalam pemerintahan—menteri kabinet, direktur jenderal atau direktur di kementerian tertentu.
	Di luar itu, dalam isyu dan hal politik, Muhammadiyah dan NU berkonvergensi sebagai Islamic-based civil society. Muhammadiyah sebagai CS dalam dasawarsa terakhir, cenderung bernada lebih kritis terhadap pemerintahan SBY-Boediono dan dalam kadar lebih rendah juga kepada pemerintahan Jokowi-JK.
Menghindari istilah ‘Islam wasathiyah’ dan ‘Islam Nusantara’, Muhammadiyah sebaliknya mempopulerkan istilah dan paradigma ‘Islam Berkemajuan’—yang dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai ‘progressive Islam’. Seperti dijelaskan Burhani (Muhammadiyah Berkemajuan, 2016), istilah ini jarang terdengar, bahkan di kalangan Muhammadiyah sendiri. Ia baru diperkenalkan kembali, setelah cukup lama terpendam, dengan terbitnya buku Islam Berkemajuan: Kiai Ahmad Dahlan dalam Catatan Pribadi Kiai Syuja’ (2009).  Istilah ini mulai digunakan dalam Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta (2010) untuk menegaskan karakter Muhammadiyah.
	Apakah ‘Islam berkemajuan’ itu? Burhani mengungkapkan, Kiai Ahmad Dahlan sering menegaskan pentingnya ‘berkemajuan’; ‘jika ingin menjadi kiai, maka jadilah kiai yang maju’. Selanjutnya, makna berkemajuan adalah dekat dengan ‘selalu berfikir ke depan, visioner, selalu one step ahead (selangkah lebih depan) dari kondisi sekarang. Dalam literatur resmi Muhammadiyah, Indonesia Berkemajuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna (2014) dinyatakan, makna manusia berkemajuan adalah “manusia yang senantiasa mengikuti ajaran agama dan sejalan dengan kehendak zaman”.
	Buku ini juga menyebutkan definisi ‘berkemajuan’ dalam kaitannya dengan negara bangsa Indonesia. Disebutkan “Indonesia Berkemajuan dapat dimaknai sebagai negara utama (al-madinah al-fadhilah), negara berkemakmuran dan berkeadaban (umran), dan negara yang sejahtera. Negara berkemajuan adalah negara yang mendorong terciptanya fungsi kerisalahan dan kerahmatan yang didukung sumber daya manusia yang cerdas, berkepribadian, dan berkeadaban mulia”
	Semua penjelasan ini, sayang, tidak memberikan definisi, paradigma, distingsi dan karakter Islam Berkemajuan. Sudah saatnya perlu dirumuskan secara lebih jelas, sehingga dapat menjadi pegangan para pimpinan dan anggota Muhammadiyah.

•	Prof. Dr. Azyumardi AZRA, M.A.

AZYUMARDI AZRA, CBE, lahir 4 Maret 1955, adalah gurubesar sejarah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah; dan  Staf Khusus Wakil Presiden RI untuk Bidang Reformasi Birokrasi (19 Januari 2017-sekarang). Dia pernah menjabat Direktur Sekolah PascaSarjana UIN Jakarta sejak Januari 2007 sampai April 2015. Ia juga pernah bertugas sebagai Deputi Kesra pada Sekretariat Wakil Presiden RI (April 2007-20 Oktober 2009). Sebelumnya dia adalah Rektor IAIN/UIN Syarif Hidayatullah selama dua periode (IAIN,1998-2002, dan UIN, 2002-2006). 
	Memperoleh gelar MA (Kajian Timur Tengah), MPhil dan PhD (Sejarah/Comparative History of Muslim Societies) dari Columbia University, New York (1992) with distinction. Pada Mei 2005 dia memperoleh DR HC dalam humane letters dari Carroll College, Montana, USA. Ia juga gurubesar kehormatan Universitas Melbourne (2006-9); Selain itu juga anggota Dewan Penyantun International Islamic University, Islamabad, Pakistan (2005-12); Komite Akademis The Institute for Muslim Society and Culture (IMSC), International Aga Khan University (London, 2005-2010).

	Dalam bidang ilmu pengetahuan dan riset, dia adalah anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI, 2005-sekarang); anggota Dewan Riset Nasional (DRN, 2005-9). Dia juga anggota Southeast Asian Regional Exchange Program (SEASREP, Tokyo, 1999-2001); Asian Research Foundation-Asian Muslim Action Network (ARF-AMAN, Bangkok, 2004-sekarang); The Habibie Center Scholarship (2005-sekarang); Ford Foundation International Fellowship Program (IFP-IIEF, 2006-12); Asian Scholarship Foundation (ASF, Bangkok, 2006-10); Asian Public Intellectual (API), the Nippon Foundation (Tokyo, 2007-2014); anggota Selection Committee Senior Fellow Program AMINEF-Fulbright (2008); Presiden International Association of Historians of Asia (IAHA, 2010-12); dan Presiden Asian Muslim Action Network (AMAN, Bangkok 2015-sekarang).
	 Selain itu, dia anggota Dewan Pendiri Kemitraan—Partnership for Governance Reform in Indonesia (2004-sekarang); Dewan Penasehat United Nations Democracy Fund (UNDEF, New York, 2006-8); International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), Stockholm (2007-13); Multi Faith Centre, Griffith University, Brisbane (2005-14); Institute of Global Ethics and Religion, USA (2004-sekarang); LibforAll, USA (2006-sekarang); Center for the Study of Contemporary Islam (CSCI, University of Melbourne, 2005-7); Tripartite Forum for Inter-Faith Cooperation (New York, 2006-sekarang); anggota World Economic Forum’s Global Agenda Council on the West-Islam Dialogue (Davos 2008-sekarang). 

	Dia juga adalah pemimpin redaksi Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies (Jakarta, 1994-sekarang); juga menjadi editor; Journal of Qur’anic Studies (SOAS, University of London, 2006-sekarang); Journal of Usuluddin (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006-sekarang); Jurnal Sejarah (Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2005-sekarang); The Australian Journal of Asian Law (Sydney, Australia, 2008-sekarang); IAIS Journal of Civilisation Studies (International Institute of Advanced Studies, Kuala Lumpur, 2008-sekarang); Journal of Royal Asiatic Society (JRAS, London, 2009-sekarang); Journal Islamic Studies (Islamic Research Institute, Islamabad, 2010-sekarang; Jurnal Akademika (Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010-sekarang); dan Journal of Islamic Studies (Oxford Centre for Islamic Studies, 2013-16).

	Dia telah menerbitkan lebih dari 36 buku, termasuk Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context (Jakarta & Singapore, TAF, ICIP, Equinox-Solstice, 2006); Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Development (Mizan International: 2007); (co-contributing editor), Islam Beyond Conflict: Indonesian Islam and Western Political Theory (London: Ashgate: 2008); Varieties of Religious Authority: ¨Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam (Singapore: ISEAS, 2010); contributing-editor, Indonesia dalam Arus Sejarah: Jilid III, Kedatangan dan Peradaban Islam, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2012; dan contributing editor, Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jilid III, 2015; dan Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi (2016). Lebih 30 artikel dan bab buku berbahasa Inggris telah diterbitkan dalam berbagai buku dan jurnal pada tingkat internasional, di antara yang paling akhir; ‘Koneksi, Kolusi and Nepotism: The Indonesian Experience in Combatting Negative Wasta’, dalam Mohamed A. Ramadi (ed.), The Political Economy of Wasta: Use and Abuse of Social Capital Networking (New York: Springer, 2016); ‘Indonesia’s Middle Power Public Diplomacy: Asia and Beyond’, in Jan Melissen & Yul Sohn (eds.), Understanding Public Diplomacy in East Asia: Middle Powers in a Troubled Region (New York: Palgrave-Macmillan, 2016).

	Pada 2005 ia mendapatkan The Asia Foundation Award dalam rangka 50 tahun The Asia Foundation atas peran pentingnya dalam modernisasi pendidikan Islam; dalam rangka Peringatan Hari Kemerdekaan RI, pada 15 Agustus 2005 mendapat anugerah Bintang Mahaputra Utama RI atas kontribusinya dalam pengembangan Islam moderat; pada September 2010, ia mendapat penghargaan gelar CBE (Commander of the Most Excellent Order of British Empire) dari Ratu Elizabeth, Kerajaan Inggris atas jasa-jasanya dalam hubungan antar-agama dan peradaban. Kemudian pada 28 Agustus 2014 ia mendapat penghargaan ‘MIPI Award’ dari Masyarakat Imu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Selanjutnya, pada 4 Agustus 2014, ia dianugerahi ‘Commendations’ dari Kementerian Luarnegeri Jepang atas jasanya memperkuat saling pengertian antara Jepang dan Indonesia; dan 18 September 2014 dia terpilih sebagai salah satu dari tiga penerima anugerah bergengsi  Fukuoka Prize 2014 Jepang atas jasa dan kontribusi signifikannya pada peningkatan pemahaman masyarakat internasional terhadap budaya Asia. Pada 25 Juni 2015 dia mendapat penghargaan ‘Cendekiawan Berdedikasi’ dari Harian Kompas; pada 20 Agustus 2015 dia terpilih menyampaikan ‘LIPI Sarwono Memorial Lecture’ dalam rangka ulang tahun ke-48 LIPI; dan pada 21 Agustus 2015 dia terpilih menerima ‘Penghargaan Achmad Bakrie’ dalam Pemikiran Sosial.
Selain itu, pada 2009 dia terpilih sebagai salah satu di antara ‘The 500 Most Influential Muslim Leaders’ dalam bidang Scholarly (kesarjanaan/keilmuan) oleh Prince Waleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding, Georgetown University, Washington DC dan The Royal Islamic Strategic Studies Centre, Amman, Yordania di bawah pimpinan Prof John Esposito dan Prof Ibrahim Kalin.

Dia dapat dikontak melalui azyumardiazra1@gmail.com / azyumardiazra1@yahoo.com