PP IPM Dukung Kebijakan 5 Hari Sekolah
Dibaca: 456
MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Menanggapi kebijakan 5 hari sekolah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) mengeluarkan pertimbangan, poin-poin penting dan pertanyaan sikap. Hal ini menunjukkan respon positif dari IPM sebagai ortom yang mewadahi pelajar-pelajar di Muhammadiyah.
Velandani Prakoso, Ketua Umum PP IPM mengatakan bahwa sikap ini merupakan wujud kebijakan dari implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Velandani mengatakan bahwa IPM memandang pendidikan sebagai sektor strategis bagi pembangunan peradaban bangsa.
“Kita boleh menjulang ke atas langit, tapi juga harus mengakar kuat ke dalam bumi. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi kerangka utama pengembangan manusia Indonesia yang salah satunya termanifestasikan melalui sistem pendidikan yang terstruktur dan sistematis,” ujarnya.
Lebih lanjut Velandani mengatakan, IPM mengapresiasi upaya pemerintah mengedepankan aspek pendidikan karakter bagi pelajar di Indonesia.
“Kami mendukung kebijakan ini, karena memberikan porsi 70% untuk pembentukan karakter dan 30% untuk ilmu pengetahuan memungkinkan pelajar mendapatkan materi yang aplikatif dan berguna dalam kehidupan secara langsung, meski tidak meninggalkan pengetahuan umum,” ungkap Velandani.
Sebagai bentuk respon terhadap kebijakan yang berdampak kepada para pelajar tersebut, adapun pernyataan PP IPM adalah sebagai berikut:
1. Mengapresiasi kebijakan Kemendikbud yang fokus pada pengembangan pendidikan karakter serta mendukung penyesuaian waktu belajar lima hari agar proses dan hasilnya efektif mendukung jargon Revolusi Mental yang digagas Presiden Jokowi di mana revolusi membutuhkan perubahan sosial-kebudayaan yang berlangsung cepat dan menyangkut dasar serta pokok kehidupan masyarakat.
2. Mendorong Kemendikbud untuk melakukan sosialisasi lebih luas mengenai hal ini agar semua pihak mengerti apa yang direncanakan. Agar tidak miskomunikasi dan terjebak pada perdebatan istilah-istilah tertentu yang tidak masuk pada substansinya. Sosialisasi ini juga penting agar pada tataran aplikasi, sekolah tidak sekadar menambah jam pelajaran sehingga malah justru memberatkan para siswa. Penyesuaian ini dilakukan tentu saja diterapkan dengan mempertimbangkan bobot capaian yang telah dimaksud sesuai dengan rencana program.
3. Dalam penerapannya di awal ajaran baru nanti, IPM mengharap pada sekolah sepenuhnya memperhatikan hak-hak pelajar untuk berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi para peserta didik. Mari jadikan sekolah sebagai rumah kedua yang menyenangkan bagi pelajar untuk berkarya nyata bagi bangsa dan negara. (nisa)
Foto: Ilustrasi
Tags: muhammadiyah, mendikbud, kebijakan, sekolah
Kategori: nasional
Arsip Berita
