Muhammadiyah Dukung Penuh Kemdikbud Jalankan Program Pendidikan Karakter
Dibaca: 348
SURAKARTA, MUHAMMADIYAH.OR.ID -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang sekolah 8 jam dan lima hari sekolah. Terkait hal itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung dengan sepenuhnya kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan RI (Mendikbud) untuk melaksanakan Peraturan Menteri tersebut.
“Muhammadiyah ikut mendukung sepenuhnya penguatan pendidikan karakter. Tentu abstrak, harus dalam bentuk sistem antara lain sistem penyelanggaraan pendidikan yakni peraturan menteri nomor 23 membawa pendidikan intra, ekstra dan 5 hari sekolah”, ujar Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah saat Jumpa Pers di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Senin (19/6).
Haedar menambahkan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengkaji lewat Majelis Dikdasmen, kemudian menyampaikan sikap mendukung sepenuhnya penguatan pendidikan karakter lewat permen 23 tahun 2017. “Kami meyakini sepenuhnya, ada tiga pertimbangan dan 7 dasar kebijakan sehingga sampa pada keputusan pengeluaran permen itu,” paparnya.
Mendikbud, kata Haedar, telah mengambil kebijakan pada taat asas, prinsip, konsitusi yang tetap berada dalam tupoksinya. “Mendikbud telah berada di jalur tepat, benar dan betul-betul melaksanakan kebijakan presiden tentang penguatan pendidikan karakter”, ujarnya.
Dikatakan Haedar , persoalan pendidikan karakter harus ada langkah berani untuk mewujudkannya. Kemudian, harus ada lompatan dan kuantum, sehingga langkah ini tepat untuk menegakan penguatan pendidikan karakter. Penguatan Pendidikan karakter tidak hanya jargon semata, tidak utopis.
“Jika khawatir soal Diniyah, sebenernya Muhammadiyah cukup banyak diniyahnya, harusnya Muhammadiyah yang lebih banyak khawatir karena akan berdampak. Kekhawatiran itu tidak akan terjadi,” tegas dia.
“Seakan tidak percaya pada institusi keluarga, justru kalau Sabtu-Ahad itu libur kan para anak bisa kembali ke rengkuhan keluarga dan semakin bisa mendekatkan diri dengan keluarga, ada proses internalisasi keluarga. Harus ada pendidikan dari keluarga di tengah globalisasi yang kompleks, “ tambahnya.
PP Muhammadiyah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membackup dan memperkuat, mendorong kebijakan ini untuk tegaknya pendidikan karakter dan kualitas manusia Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini berjalan sesuai tahapannya.
“Untuk jangka panjang, kita ini memang bangsa yang harus melakukan introspeksi diri ketika kita mulai ketinggalan dari bangsa lain,” pungkasnya. (dzar)
Reporter: Adam Qadar/ Nisa Pujiana
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
