Busyro Mengimbau Panitia Hak Angket KPK Segera Insyaf

Selasa, 11-07-2017
Dibaca: 348

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Busyro Muqoddas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengungkapkan sejumlah penilaian terkait panitia hak angket KPK yang dibentuk DPR RI. Pertama Busyro mensinyalir bahwa pembentukan Panitia Hak Angket KPK merupakan reaksi dari sejumlah anggota DPR yang berpotensi terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik. “Reaksinya kekanak-kanakan, irasional, uncontrolable, nah hak angket ini wujud dari situasi tadi," kata Busyro.

Selain itu Busyro juga mengkritik cara kerja DPR yang menurutnya tidak memiliki konsep dalam turut serta mengatasi kasus korupsi. Baginya kerja DPR harus berdasarkan konsep, jika tidak itu tidak elegan (bahkan) merendahkan DPR sebagai lembaga legislatif negara.

Mantan Ketua KPK ini menilai pembentukan panita hak angket tersebut merupakan upaya pelemahan terhadap KPK. Berkaca pada revisi undang-undang KPK yang terdahulu yang mempreteli kewenangan KPK, penyadapan yang harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan dan SP3 (Surat Perintah Penggantian Penyidikan) yang selama ini tidak ada akan diterapkan. “Dengan demikian hak angket KPK ini untuk melumpuhkan peran KPK,” tutur Busyro saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta Senin (10/7).

Sementara terhadap KPK, Busyro mengimbau agar kecepatan KPK dalam menangani kasus korupsi harus diimbangin dengan akurasi. “Kalau hanya cepat tapi tidak ada bukti yang mendukung itu malah tidak profesional,” ujar Busyro.

Busyro menyebutkan sampai saat ini masih ada kepercayaan pada KPK, karena sudah ada budaya organisasi yang terjamin bagi semua pegawai. “Kekuatan KPK pada budaya organisasi,” tegas Busyro.

Mega korupsi ini kasus cukup besar yang sudah ditelisik sejak pimpinan KPK jilid 3, Busyro juga membantah anggapan Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa kasus ini sebagai permainan, karena sejak awal sudah dipelajari dan sudah masuk pada tahapan pra penyelidikan.

“Ini adalah upaya membalikkan pendapat masyarakat karena masyarakat punya standar untuk memilih pihak mana yang akan dipercayai,” tutur Busyro.

Busyro menghimbau agarsebagian para anggota DPR tersebutinsyaf.“DPR main-main seperti ini menjadi catatan bagus bagi rakyat untuk jangan memilih nama-nama yang sudah terbukti tidak baik. Masyarakat harus dijauhkan dari miskin politik. Sudah miskin ekonomi, juga miskin politik. Terlalu banyak mudharat,” pungkas Busyro. (adam/raipan)

Tags: