Pemuda Muhammadiyah: KPK Harus Diisi Oleh Orang-Orang yang Memiliki Loyalitas Tunggal

Sabtu, 30-09-2017
Dibaca: 358

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih gencar dilakukan. Upaya itu bahkan terkesan dilakukan secara terbuka oleh beberapa pihak dengan dalih memperkuat KPK sebagai lembaga independen yang ditunjuk presiden untuk memberantas korupsi.

Dalam sebuah Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi (MAK) yang digelar oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dipaparkan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK yang digagas oleh DPR RI merupakan bagian dari pihak yang melakukan upaya pelemahan tersebut.

Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menduga adanya upaya adu domba oleh pihak – pihak tertentu terhadap KPK, mengingat penyidik KPK hadir dari berbagai latar belakang baik dari kepolisian, non-kepolisian dan mantan aparat kepolisian, sehingga ini yang kemudian membuat KPK terkesan tidak kompak dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi.

“Ditambah lagi menurut saya pada saat ini jika ada pimpinan KPK tapi tidak ‘memimpin’ itu adalah keliru. Maka saya sarankan kalau sudah mulai menyerah, sudah tidak sanggup berjuang, tidak sanggup bertarung sebagai pejuang anti korupsi komisioner yang sudah angkat bendera putih lebih baik mundur, karena KPK harus menjadi tempat para pejuang,” imbaunya Kamis (28/9) di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat.

Lebih dari itu Dahnil juga mengaku bahwa pihaknya merasa terganggu terkait tuduhan yang dilemparkan beberapa pihak bahwasannya OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang selama ini dilakukan KPK merupakan sebuah aksi politis.

“Sekarang komunis itu kan tidak percaya dengan Tuhan, koruptor juga sama loh, tidak ada yang percaya dengan Tuhan ketika mencuri uang rakyat, tetapi ketika mereka kena OTT itu langsung mereka percaya Tuhan. Jadi sebenarnya OTT itu positif untuk meningkatkan iman para koruptor,” ucap Dahnil.

Terakhir merujuk pada berbagai penelitian terhadap berbagai lembaga anti korupsi di beberapa negara seperti Singapura, Korea Selatan, Hongkong pada awal berdirinya lembaga anti korupsi sering terjadi konflik dengan aparat hukum seperti kepolisian bahkan sararan utama pemberantasan korupsi justru ada di kepolisian.

“Nah saya mau mengatakan kita perlu mendorong KPK untuk diisi oleh orang-orang yang independen dan loyalitasnya tunggal kepada agenda pemberantasan koupsi di Indonesia,” pungkas Dahnil. (raipan)

Tags: