FEB UHAMKA Transformasikan Pemikiran Bung Hatta dalam Ekonomi Konstitusi
Dibaca: 532
MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (FEB UHAMKA) adakan Peresmian Ruang Rapat Bung Hatta dan Kuliah Umum Perdana di ruang tersebut, pada Rabu (18/10).
Disampaikan oleh Dekan FEB UHAMKA Nuryadi Wijiharjono bahwa tema yang diambil dalam acara ini mengenai ‘Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konstitusi, Sejalankah?. Selain itu, Nuryadi juga mengungkapkan bahwa banyak pemikiran Bung Hatta yang dapat dijadikan teladan akan pentingnya ekonomi konstitusi.
“Acara ini kami harapkan bisa mengingat pemikiran Bung Hatta.Oleh karena itu, untukmengingat pemikiran beliau, kami melaunchingRuang Rapat Bung Hatta,” ungkapnya.
Dalam acara ini turut hadir keluarga dari Bung Hatta, SriEdi Swasonodan Istrinya Meutia Hatta yang melakukan penandatanganan prasasti dalam peresmian Ruang Rapat Bung Hatta.
"Kami keluarga besar FEBUHAMKA menyambut keluarga Prof Sri-Edi Swasono sebagai keluargadariBung Hatta. Kami mengharapkan agar mahasiswa untuk membaca pemikiran Bung Hatta,” jelas Nuryadi.
Menyambut acara ini, Meutia Hatta selaku anak sulung dari Bung Hatta menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya Ruang Rapat Bung Hatta.
"Kami dari keluarga Bung Hatta mengucapkan terimakasih. Dengan launching ruang rapat Bung Hatta, kami dapat kembali menyambungkan dengan Buya Hamka, membuka tautan keluarga yangtelahlama terjalin. Dua tokoh yang saling mendukung buat kepentingan rakyat," ujar Meutia.
Dalam kuliah umum yang dilangsungkan, SriEdi Swasonosebagai Pemateri menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi saat ini harus dipelajari secara seksama.
“Kita wajib mempelajari ekonomi konstitusi dalam Pasal 33 yang sesuai dengan surah Al Hasr ayat 7, maknanya janganlah harta berputar-putar pada orang kaya saja. Jelas ini adalah anjuran Al-Qur’an. Jadi Ekonomi konstitusi sesuai dengan ekonomi syariah,” paparnya.
Lebih lanjutmenantu dari Bung Hatta ini menuturkan bahwasebagai bangsa Indonesia, hendaknyakita harus bangga dengan produk Indonesia. Menurutnya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
"Asas kekeluargaan adalah asas ukhuwah, harta tidak boleh berputar pada orang kaya, dari sini sudah jelas ekonomi konstitusi kita mengemban ekonomi Islam,” imbuhnya.
“Disusun itu artinya diatur oleh negara,harus ditata agar mengarah pada usaha bersama,sesuai usaha jamaah. Cabang-cabang yang penting harus dikuasai negara. Karena negara yang harus mengatur, alhasil nantinya dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat,”tutupnya.(dila)
Sumber: Edi Setiawan
Tags:
Kategori: daerah
Arsip Berita
