Ekonomi Berkeadilan untuk Pangkas Kemiskinan di Indonesia
Dibaca: 354
MUHAMMADIYAH.OR.ID, SURABAYA -- Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang berkeadilan untuk Indonesia berkemajuan. Sebagaimana amanah konstitusi di Indonesia mengenai perekonomian yang tercantum dalam UUD 1945 yakni terdapat 6 pasal ekonomi yang mewajibkan pemerintah menjalankan strategi dan kebijakan untuk kemakmuran warga negara.
Hal tersebut seperti disampaikan oleh Hendri Saparini, Komisaris Utama PT. Telkom Indonesia yang juga merupakan tokoh perempuan dalam bidang ekonomi. Hendri mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan afirmatif untuk memajukan perekonomian Indonesia.
"Sangat tepat tema Tanwir 'Aisyiyah saat ini, karena memang Indonesia tidak hanya harus maju, namun harus memegang perekonomian yang berkeadilan untuk kesejahteraan bangsa," ungkapnya saat mengisi seminar di Tanwir 'Aisyiyah pada Sabtu (20/1) di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Menurut Hendri, alasan kuat harus ada pengadaan ekonomi berkeadilan ini karena ada amanah konstitusi tentang perekonomian yang tercantum dalam UUD 1945.
"Ada 6 pasal ekonomi yang mewajibkan perintah menjalankan strategi dan kebijakan untuk menuju kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tidak hanya agar ekonomi kita meningkat, tapi bagaimana agar ekonomi bisa berkeadilan dan sesuai dengan kepentingan semua golongan," lanjutnya.
Hendri melanjutkan, peningkatan ekonomi tidak semata-mata merupakan tugas pemerintah, namun seluruh masyarakat Indonesia memiliki tugas untuk sama-sama mendorong kemajuan perekonomian, termasuk 'Aisyiyah.
"Kita harus sama-sama mewujudkan perekonomian yang adil karena jika tidak berkeadilan, maka akan merugikan sebagian pihak dan menimbulkan kesenjangan ekonomi antara kelas bawah sampai atas," ungkapnya. Hendri mengajak 'Aisyiyah untuk memperjuangkan ekonomi berkeadilan dan menyiapkan program-program agar tidak tergerus ideologi, konsumsi dan integritasnya. Jika ekonomi berkeadilan bisa ditegakkan, diharapkan mampu mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. (nisa)
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
