Masifnya Tiga Muara Korupsi Politik Sebabkan Bobroknya Demokrasi di Indonesia
Dibaca: 358
MUHAMMADIYAH.OR.ID, TANGERANG - Madrasah Anti Korupsi (MAK) Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar Diskusi Berseri VI Madrasah Anti Korupsi Kelas Universitas Muhammadiyah Tangerang Angkatan III dengan tema “Outlook Politik di Tahun Politik 2018”, pada Senin (29/1).
Bertempat di aula lantai 8 Universitas Muhammadiyah Tangerang, acara dibuka oleh rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Badawi. Dalam kesempatan itu Ahmad Badawi menekankan bahwa acara kali ini diisi oleh para pemateri yang kompeten sehingga para peserta diharapkan tidak hanya sekedar mendengarkan isi diskusi. Tetapi juga menjadikan materi tersebut sebagai bekal menghadapi tahun politik 2018-2019.
Para pemateri dalam Madrasah Anti Korupsi tersebut antara lain adalah Direktur Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini, Komisioner KPU 2007-2012 Endang Sulastri, dan Koordinator Banten Bersih Gufroni,
Mengawali acara diskusi, Endang Sulastri mengatakan bahwa Madrasah Anti Korupsi adalah perhatian bersama. Kegiatan diskusi Madrasah Anti Korupsi dianggap tepat sebab tahun 2018-2019 adalah tahun politik yang sangat kompleks.
Tahun 2018 adalah tepat 20 tahun reformasi, akan ada 171 Pilkada dengan 17 Provinsi, sehingga Pilkada 2018 bagi partai politik memiliki arti yang sangat strategis untuk melakukan pemanasan untuk tahun 2019. Terutama untuk memetakan persiapan biaya yang tidak sedikit bagi tahun 2019. Menurut Endang, masalah korupsi masih menjadi masalah besar. Melihat konteks tahun politik maka korupsi juga akan semakin marak. Apalagi adanya itikad dari DPR yang ingin merubah perundang-undangan KPK.
Sebagai warga Muhammadiyah, Endang berpesan bahwa sudah saatnya para kader Muhammadiyah yang berintegritas tinggi untuk masuk ke lembaga-lembaga politik. Sementara itu Direktur Eksektif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Titi Anggraini menyoroti antusiasme para pemilih pemula untuk lebih aktif terlibat dalam tahun politik 2018.
Berkaitan dengan konteks Madrasah Anti Korupsi, terjeratnya 77 kepala daerah kasus korupsi ditengarai karena masih masifnya tiga muara korupsi politik yakni adanya mahar politik, jual beli suara atau politik uang, dan penyuapan penyelenggara pemilu. Titi memberi pesan bahwa salah satu upaya untuk memperbaiki masyarakat melalui tahun politik 2018 adalah dengan memaksimalkan hak pilih dengan nalar dan perhitungan moral calon politik.
Sementara itu Koordinator Banten Bersih Gufroni, bersyukur dengan adanya sambutan yang baik bagi program Madrasah Anti Korupsi di banyak tempat. “Universitas Muhammadiyah Tangerang adalah tempat pertama lahirnya Madrasah Anti Korupsi,” ujarnya.
Gufron juga berharap agar peserta Madrasah Anti Korupsi lebih percaya diri, melek politik dan mau lebih aktif terlibat dalam kegiatan politik dari berbagai aspeknya dengan cara yang lebih bermoral. Gufron menyayangkan Banten, tempat berdirinya Universitas Muhammadiyah Tangerang yang hanya menjadi objek bagi para pelaku politik yang pragmatis. Pilkada di Banten adalah pestanya partai politik bukan rakyat Banten.
“Para peserta Madrasah harus melek politik, agar Banten berubah menjadi lebih baik,” ujarnya. (afandi)
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
