Muhammadiyah Upayakan Inventarisasi Aset Secara Nasional
Dibaca: 445
MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir resmi membuka rapat kerja nasional (Rakornas) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada Jum’at (9/3)di Sofyan Hotel, Jakarta.
Acara rakornas yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 11 Maret2018tersebut membawa tema “Penertiban Administrasi Wakaf dan Kehartabendaan untuk Memaksimalkan Manfaat Aset Persyarikatan”.
Mengawali acara pembukaan, Ketua MWK PP Muhammadiyah Imran Ilyas menyampaikan bahwa rakornas tahun ini adalah terusan dari rakernas tahun 2016 di Jakarta, yang memuat empat agenda besar, antara lain sertifikasi aset persyarikatan yang awalnya diatasnamakan pribadi menjadi atas nama persyarikatan, inventarisasi data yang tunggal dan valid, pemberdayaan tanah wakaf, dan pendampingan aset-aset bermasalah.
Ia juga menyampaikan bahwa agenda-agenda tersebut sudah menjadi fokus MWK dan tinggal menunggu dukungan Pimpinan Pusat untuk lebih digalakkan.
“Daerah yang berhasil melaksanakan hasil rakernas itu antara lain Sumatera Barat dan Jawa Tengah. Dua daerah itu dapat dijadikan percontohan bagi wilayah lain,” ujarnya.
“Mudah-mudahan tahun 2020 saat muktamar nanti, Pimpinan Pusat sudah dapat melakukan inventarisasi aset secara nasional,” imbuh Imran.
Wakil ketua MWK, Amirsyah Tambunan menjelaskan bahwa fokus agenda rakornas tahun ini seperti yang dihasilkan pada rakernas di Cibubur tahun lalu, yakni menertibkan secara administratif dan sertifikasi wakaf dan kebendaan persyarikatan. “Kami berharap Pimpinan Pusat dapat membuat kebijakan,” ujarnya.
Menanggapi bahasan rakornas tahun ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memuji tema yang dibawa MWK. “Tema yang dibawa fokus dan bagus, saya bersama Pak Goodwill mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus, baik Pimpinan Pusat maupun Wilayah, sebab isu ini sangat strategis bagi Muhammadiyah,” ungkap Haedar.
“Ini adalah konsolidasi aset dan harta benda kita, sehingga selain memeroleh legalitas, juga nantinya diharapkan akan ada pemanfaatan yang maksimal untuk persyarikatan,” imbuhnya.
Haedar menambahkan bahwa dirinya tidak ingin kasus sabotase dan upaya serupa pada aset milik Muhammadiyah seperti di Cengkareng, Purwokerto dan tempat lainnyakembaiterjadi.
“Untuk penertiban sudah menjadi keniscayaan, kami yakin MWK dapat menjalankan program ini. Tinggal bagaimana meramunya agar bisa menjadi model yang mudah dicontoh oleh wilayah lain. Ini penting karena selain menjaga, banyak aset wakaf yang belum tergarap secara administratif. Perlu masif dan tersistem, ada banyak kasus, aset milik kita tidak berkembang dan mati,” ungkapnya.
Menanggapi harapan MWK, Haedar menegaskan bahwa komunikasi dan sinergi harus terus ditingkatkan. “Kalau tidak bersinergi, berat,” seru Haedar.
Ia menjelaskan bahwa Pimpinan Pusat tetap memiliki komitmen terhadap program MWK.
“Pimpinan Pusattidak akan tinggal diam dan akan memback up, tinggal komunikasi diintensifkan. Poinnya, kalau kita bersinergi, beban yang berat akan terasa ringan,” pungkasnya. (afandi)
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
