Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

MUHAMMADIYAH.OR.ID, SURAKARTA— Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menginisiasi pendeklarasian “Jamaah Tani Muhammadiyah” pada Ahad (18/3) di Klaten. Disampaikan Ketua MPM PP Muhammadiyah, M.Nurul Yamin poin yang menjadi inti dari deklarasi ini adalah petani harus menyadari dan membuat pertanian Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. 

 

MPM PP Muhammadiyah, kata Yamin, memberikan solusi dengan mendirikannya ‘Jamaah Tani Muhammadiyah (JATAM) yang berkomitmen untuk menggelorakan Jihad Kedaulatan Pangan secara berjamaah.

 

“Selain itu, kami juga mendorong gerakan kembali bertani untuk generasi petani masa depan yang lebih baik, melakukan usaha penyediaan pangan secara komprehensif dari hulu sampai hilir, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pertanian sebagai ciri petani berkemajuan,” jelas Yamin.

 

Yamin menambahkan, bahwa MPM PP Muhammadiyah akan meminta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro terhadap petani dan pertanian Indonesia untuk kemakmuran dan keberdayaan petani.

 

Deklarasi Jamaah Tani Muhammadiyah tersebut merupakan bagian dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) MPM yang digelar sejak Sabtu (17/3) di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

 

Ketua Panitia Rakornas, Budi Nugroho, menyampaiakn bahwa peserta Rakornas MPM turut diajak mengunjungi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Desa Gempol. Pusdiklat yang berada di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini merupakan pilot project Gerakan Tani Bangkit.

 

“Tempat ini dipilih lantaran sebagai pelaksanaan Gerakan Tani Bangkit yang oleh Majelis Ekonomi Kewirausahaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MEK PDM) Klaten, dan Lazis Muhammadiyah,” tambah Budi.

 

Menurut rencana dalam Gerakan Tani Bangkit, Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM ), akan membantu dan mendampingi Gapoktan Dewi Sri Makmur Klaten. Terutama untuk memperluas lahan pertanian organik yang saat ini seluas 12 hektare dengan periode pemberdayaan selama tiga tahun (Januari 2018 hingga Desember 2020).

 

Sementara itu, Ketua MEK PDM Klaten, Wahyudi Nasution mengatakan akan ada penambahan lahan yang memiliki minimal 16 hektare dan dengan melibatkan 80 orang petani.

 

Petani yang diberdayakan akan dipinjami modal kerja dengan skema Qardhul Hasan dimana petani tidak akan dikenai bagi hasil dan angsuran, melainkan mereka diajak edukasi untuk membayar zakat pertanian setiap panen sebesar 5%. Zakat tersebut akan dipergunakan lagi untuk mengadakan pelatihan dan perluasan lahan pertanian organik di DesaGempol serta di desa dan kecamatan lainnya jika memungkinkan.