Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

MALANG, MUHAMMADIYAH.OR.ID ― Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan bahwa Muhammadiyah, memandang politik sebagai bagian dari mu’amalah-dunyawiyah yang harus diurus dalam kerangka menjalankan dan mewujudkan  ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa.

 

"Sebagaimana prinsip bermu’amalah maka dasarnya boleh kecuali hal yang dilarang, artinya di satu pihak diberi keleluasaan retapi tidak berarti serba boleh atau serba bebas tanpa dasar nilai dari ajaran Islam itu sendiri," ucap Haedar pada Sabtu (19/5) saat membuka Pengkajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

 

Haedar juga menyampaikan, nilai-nilai yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Islam harus dijalankan dalam politik, sebaliknya hal-hal yang dilarang harus dihindarkan atau tidak boleh dilakukan. Tentang mana yang boleh dan tidak boleh, yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang pantas dan tidak pantas selain dalam ajaran Islam sendiri, terdapat kandungan nilai yang mengaturnya secara sharih atau jelas.

 

"Tentunya banyak terdapat nilai-nilai politik yang menjadi ranah ijtihad karena menyangkut urusan mua’amalah dunyawiyah," ucap Haedar. 

 

Selain itu, Muhammadiyah melalui Khittah Denpasar tahun 2002 secara tegas menetapkan garis perjuangan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang di dalamnya terkandung nilai dan orientasi bagi tindakan setiap warga persyarikatan.

 

Pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur al-dunyawiyyat) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. 

 

"Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Haedar. 

 

Kedua, Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun memalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun dimana nilai-nilai Illahiyah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegakknya nilai-nilai kebersamaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, keadaban untuk terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

 

"Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya," terang Haedar. 

 

Sedangkan, hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.

 

"Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara," tutur Haedar. 

 

Dalam hal ini, perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya NKRI yang diprolkamasikan tahun 1945. (adam)