Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

MALANG, MUHAMMADIYAH.OR.ID ― Muhammadiyah, umat, dan bangsa Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan politik saat ini. Seperti disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, kehidupan politik saat ini berproses dan mengarah kuat pada liberalisasi.

"Kehidupan kebangsaan masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa," ucap Haedar pada Sabtu (19/5) dalam Pengkajian Ramadhan 1439 H Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur (Jatim) di Dome UMM.

Kenyataan ini menurut Haedar ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya.

"Sementara itu proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (tazlim) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (tanwir) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara," jelas Haedar.

Demokrasi yang berkembang di Indonesia masih dianggap bersifat prosedural. Anggapan ini akhir-akhir ini berkonotasi negatif karena praktik pemilu yang bertentangan dengan prinsip bebas dan adil (free and fair elections). Ketidak beranian untuk memutuskan sistem atau rezim pemilu yang tegas, apakah distrik, proporsional, atau gabungan keduanya hanya menimbulkan praktik pemilu yang disertai jual-beli suara, penggelembungan suara, politik uang, dan kanibalisme politik yang ditandai oleh rivalitas antar calon dalam satu partai.

"Di tengah suasana di mana integritas dan kejujuran politik, praktik demokrasi kita masih diwarnai oleh banyak penyelenggara pemilu yang partisan dan tidak netral. Dalam situasi demikian, sulit diharapkan demokrasi prosedural bisa berjalan seiring dengan demokrasi substansial, di mana kepentingan masyarakat terdahulukan daripada kepentingan kelompok dan perseorangan," ungkap Haedar.

Selain itu, persoalan etika dan budaya terkait erat dengan implementasi dasar filosofi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Sayangnya hal ini justru terabaikan sejak Indonesia mengalami periode reformasi atau memasuki masa transisi ke demokrasi," tutur Haedar.

Krisis multi-dimensi yang muncul akibat masalah finansial dan akonomi yang luar biasa pada tahun 1997/1998 menyebabkan banyak orang berperilaku pragmatis dan zero-sum-game.

Otoritarianisme dan pengekangan kebebasn yang berkepanjangan menyebabkan banyak pihak mengambil sikap pintas, kehilangan solidaritas, dan mementingkan kepentingan kelompok atau individu yang sempit dan berdimensi jangka pendek.

"Kondisi kejiwaan seperti inilah yang membuat masyarakat bertindak mengabaikan etika dan budaya dalam kehidupan sosial-politik mereka," terang Haedar.

Diakhir, Haedar berpesan, dalam menghadapi masalah dan tantangan tersebut, Indonesia diharapkan selain melakukan rekonstruksi sistem kehidupan politik nasional yang bermakna (with meaning), bersamaan dengan itu membangun konstruksi nilai yang menjadi landasan berperilaku politik (political behavior) yang positif dan juga bermakna sesuai dengan nilai-nilai luhur agama yang hidup di negeri ini, Pancasila, dan kebudayaan nasional yang luhur sebagai basis tindakan politik individual dan kolektif.

"Dalam konteks inilah harapannya Muhammadiyah secara institusi menjadi kekuatan pemandu nilai politik yang utama serta orang-orangnya menjadi uswah hasanah (suri teladan) dalam berpolitik," tegas Haedar.

Diakhir, Haedar juga berpesan agar politik amar ma’ruf dan nahi munkar benar-benar diperankan dalam posisi dan fungsi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan organisasi kemasyarakatan yang mencerahkan sekaligus berkemajuan,  yang tidak boleh terbawa arus ke kanan maupun ke kiri dalam pusaran politik praktis yang keras dan penuh pertaruhan saat ini. (adam)