Dosen UMY diundang oleh British Academy ke London
Dibaca: 397
MUHAMMADIYAH.OR.ID, BANTUL - Eko Priyo Purnomo, salah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang juga bertindak sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kerjasama diundang oleh British Academy, London, untuk mewakili UMY dalam acara Lokakarya proyek penelitian inclusive, smart and sustainable cities pada 26 Juni. Juga pada acara Konferensi Tahunan untuk asosiasi studi pengembangan dimana dalam kesempatan tersebut Eko akan menjadi salah satu pembicara dan pendiskusi untuk tema terkait pada tanggal 27 hingga 29 Juni 2018.
Acara ini merupakan bagian dari program internasionalisasi University of Bradford untuk semakin memperkuat koneksi yang sudah ada ada dengan para akademika dan research institution di Asia Tenggara. Para pesertanya berasal dari beberapa Universitas terkemuka seperti Universitas Cambridge, Sekolah Tinggi Ekonomi London, Universitas Glasgow, Universitas Denver, dan banyak lagi dari negara lain seperti India. UMY menjadi satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang diundang dalam acara tersebut.
Eko merupakan salah satu anggota dalam Joint Research yang melakukan penelitian terhadap pengembangan Kota Pintar, Inklusif, dan Berkelanjutan. Temuan dari penelitian dengan judul Developing an Inclusive City in the Context of Multi-Cultural and Multi-Religions: A Case in Study in Yogyakarta Special Province-Indonesia tersebut menyebutkan bahwa D.I. Yogyakarta masuk dalam kategori asimetric inclusive city. "Ada 4 faktor yang menjadi kata kunci untuk menilai apakah sebuah kota sudah inklusif atau tidak. Yaitu; partisipasi politik; keadilan ekonomi; keterbukaan informasi; dan kemampuan/kemauan untuk hidup berdampingan dengan orang asing. Menariknya, meski Yogyakarta sudah dicanangkan untuk menjadi kota inklusif sejak Desember 2015, kota ini belum sepenuhnya menjadi inklusif jika didasarkan pada ukuran tersebut," ungkapnya.
"Ada 2 faktor utama yang kurang dari Yogyakarta, pertama untuk partisipasi politik, dimana warga Yogyakarta memang sudah merelakan untuk menjadikan Sultan sebagai Gubernur tetap Yogyakarta, dan memang sudah menjadi bagian dari keistimewaan daerah ini. Walaupun untuk tingkat kepemimpinan lain seperti bupati hingga camat, hak politik rakyat tetap dapat digunakan. Kemudian yang kedua adalah keadilan ekonomi yang berdasarkan temuan dari penelitian ini memang terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam kondisi dan potensi finansial antar masyarakat Yogyakarta," papar Eko.
Untuk menjadikan D.I. Yogyakarta sebagai sebuah kota inklusif yang utuh, perlu dilakukan pemenuhan terhadap faktor yang diperlukan. "Misalnya dalam kategori partisipasi politik, mungkin pemerintah dapat memberikan kriteria untuk menjadi gubernur secara terbuka. Kemudian untuk keadilan ekonomi, pemerintah dapat mendorong dan mengawal pembangunan ekonomi yang dipusatkan pada ekonomi rakyat," jelas Eko saat dihubungi pada Kamis (28/6).
Hasil penelitian yang dipresentasikan dalam konferensi internasional tersebut juga akan diterbitkan dalam publikasi dan juga jurnal yang terindeks. Menurut Eko, dengan bergabung dalam publikasi dan konferensi akademik internasional merupakan kesempatan bagi UMY untuk membuka peluang dalam memperluas kerja sama dan hubungan pada bidang pendidikan sebagai sebuah perguruan tinggi bereputasi. (raditia/Humas UMY)
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
