Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Atas jasa yang telah diberikan secara luas, dunia seharusnya berterimakasih kepada kader Muhammadiyah bernama Djuanda Kartawidjaya, demikian ucap Dekan Perikanan dan Kelautan Universitas Padjajaran (UNPAD) Dr. Yudhi Nurul Ihsan dalam Pengajian Bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jumat (7/12).

 

Doktor lulusan Uni-Eropa yang juga alumni Darul Arqam Muhammadiyah Garut tersebut menjelaskan bahwa jasa kader Muhammadiyah bernama Djuanda Kartawidjaya yang dimaksud adalah deklarasi yang dicetuskannya pada 13 Desember 1957 bernama Deklarasi Djuanda.

 

“Tanpa Deklarasi Djuanda, dunia bisa kacau. Secara geo-politik dan geo-ekonomi kita dan dunia harus berterimakasih,” ucap Yudhi.

 

Deklarasi Djuanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia yang berada di sekitar, di antara, dan di dalam seluruh kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan utuh milik Indonesia. 

 

Deklarasi ini secara total mengubah konsep kepemilikan laut pada hukum internasional dari pedoman yang dipakai sebelumnya berdasar pada Ordonansi Maritim Belanda tahun 1939. Dengan Deklarasi Djuanda luas Republik Indonesia yang semula berdasar Ordonansi 1939 hanya sebesar 2,1 juta kilometer persegi, berubah drastis menjadi 5,4 juta kilometer persegi.

 

“Secara geo-politik dan geo-ekonomi sangat menguntungkan, sebab kita terletak di antara dua benua. Jarak Jawa dan Kalimantan saja lebih dari 50 mil. Sementara Ordonansi Belanda mengatur kepemilikan laut hanya 3 mil dari garis pantai dan tidak ada konsep negara kepulauan. Sekarang garis batas kepemilikan laut bisa mencapai 12 mil, 24 mil, sampai Zona Ekonomi Eksklusif yang mencapai 200 mil dari garis pantai. Deklarasi Djuanda melalui lembaga Kemaritiman Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya diadopsi. Ir. Djuanda melampaui zamannya,” puji Yudhi.

 

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa tema Pengajian Bulanan yang berjudul “Deklarasi Djuanda dan Kedaulatan Maritim” diangkat berkaitan dengan tujuan memahami pentingnya pengkaderan.

 

“Kekaderan itu penting sehingga tema diangkat dengan pendekatan historis bahwa sejarah harus ditulis dan dipahami dengan benar agar muncul kesadaran bahwa negara ini ada bukan secara tiba-tiba tapi karena proses yang panjang. Muhammadiyah berperan sebagai penggagas (founder) dan pembela (defender) kedaulatan NKRI,” ungkap Abdul Mu’ti.

 

“Ini sikap politik yang penting, tetapi juga merupakan tanggung jawab sejarah bagi kader Muhammadiyah untuk berbuat agar bagaimana Indonesia bisa bertahan sebagai sebuah negara. Peran Muhammadiyah kepada Indonesia sangat luar biasa,” pungkasnya. (Afandi)