MPM PP Muhammadiyah Kaji Kebijakan yang Konkret Bagi Nelayan Indonesia

Minggu, 13-01-2019
Dibaca: 240

MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA — Hanya mampu berproduksi dalam skala kecil, sebagai penyebab nelayan Indonesia tidak punya daya saing dalam pasar perikanan internasional. Sehingga dibutuhkan kebijakan yang kongkret, bukan hanya karikatif.

Pembacaan kritis terhadap situasi nelayan Indonesia tersebut dilakukan oleh Suadi, anggota divisi Pertanian Terpadu Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah pada Jum’at (11/1) dalam acara diskusi rutin Dwi Mingguan di Gedoeng Moehammadijah, Ngampilan, Yogyakarta.

Dosen tetap di Depatemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Madah (UGM) ini menerangkan bahwa, hasil produksi ikan oleh nelayan Indonesia tidak sebanding dengan luas wilayah lautan yang dimiliknya.

“Tidak sebanding antara luas lautan dengan produktifitas nelayannya. Banyak faktor memang yang mendukung perosalan nelayan,” tandasnya.

Secara otomatis, ketika minim produksi maka akan minim in come atau pendapatan yang didapatkan oleh nelayan. Kemudian berdampak pada berputarnya lingkaran kemiskinan pada nelayan. Sehingga nelayan sering dicap sebagai profesi yang tidak menguntungkan.

Terkait infrastruktur, Suadi berpendapat persoalan ini juga turut memberi andil dalam memperpanjang mata rantai kemiskinan nelayan.

“Kita masih minim infrastruktur, untuk luas lautan kita yang membentang dari ujung timur di Papua sampai ujung barat di Sumatera. Tapi pabrik-pabrik besar tempat pengolahan ikan masih terkonsentrasi di Jawa,” ungkapnya.

Perbandingan jarak tempuh antara lokasi tangkap ikan dan tempat produksi harus ditanggani dengan serius. Karen jika jarak tersebut bisa dipangkas, tentu ongkos nelayan dalam berlayar akan bisa ditekan.

“Padahal, sumber ikan yang besar rata-rata tersebar di wilayah kepulaun barat dan timur Indonesia,” tambahnya.

Dalam persoalan teknis, keadaan kapal nelayan Indonesia yang tersebar mayoritas dimiliki para kelompok nelayan kecil rata-rata hanya berukuran 4-5 Gross Tonage (GT) 67% dan 5-10 GT sebanyak 20%.

“Inilah penyebab nelayan hanya menyisir tepian laut untuk mendapat ikan, padahal sumber ikan besar berada jauh dari garis pantai. Jika mau ketengah, maka harus kapal dengan ukuran besar,” jelasnya.

Suadi berharap, pemerintah untuk tidak terjebak dalam pemberian bantuan berskala kecil dan hanya bersifat karikatif. Karena jika pola bantuan pemerintah tetap seperti ini, lingkaran kemiskinan pada nelayan tidak berubah.

Selain itu, permasalahan nelayan memang kompleks. Mulai dari kelembagaan usaha, management ekonomi, infrastruktur dan kebijakan. (a’n)

Tags: