ITB-AD Padukan Kompetensi Lulusan dalam Bidang Bisnis dan Teknologi
Dibaca: 261
MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Menyikapi perkembangan ekonomi yang semakin canggih ditandai dengan bergulirnya Revolusi Industri 4.0 memaksa sistem perekonomian suatu negara untuk cepat beradaptasi agar tidak tertinggal. Termasuk Indonesia khususnya sistem ekonomi pancasila yang selama ini hidup segan mati tak mau.
Menanggapi hal itu, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) bekerjasama dengan Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia (KEIN RI) menggelar Diskusi Publik bertemakan "Ekonomi Pancasila Dalam Potret Yang Berubah" pada Kamis (16/04) di Auditorium ITB Ahmad Dahlan Kampus Ciputat.
Menurut Mukhaer Pakkanna, Rektor ITB-AD, kampusnya ingin memadukan dua kompetensi, yakni kompetensi bidang bisnis dan teknologi.
"Arahnya, ingin melahirkan jiwa-jiwa entrepreneur yang memiliki tingkat literasi teknologi yg mumpuni. Atau, ingin melahirkan start-up start-up baru yg berjiwa Socio-technopreneur. Sekali lagi, perubahan bentuk kampus ini dalam rangka merespon dinamika revolusi industri 4.0 atau kalau di Jepang disebut Society 5.0 yang ingin menjadikan sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia, yang ingin mengintegraskan ruang maya dan ruang fisik. Tentu, ingin menghindari alienasi sosial yg segregatif," ujarnya.
Mukhaer juga menyampaikan dari setiap perubahan sosial yang dipicu oleh revolusi pengetahuan dan teknologi di Tanah Air, posisi Ekonomi Pancasila acapkali terlihat gamang.
"Menurut kami, ekonomi Pancasila adalah sesuatu yang normatif dan konseptual, belum mampu diturunkan secara kelembagaan dan operasional dalam bentuk baku di tingkat kebijakan. Ini tugas kita semua sebagai anak bangsa. Terus terang, kalau dibandingkan gerakan Ekonomi Syariah yang lagi berkembang pesat saat ini di dunia, kendati juga sifatnya normatif, tapi sudah mampu dilembagakan dan bergerak secara operasional. Bahkan, jauh lebih kreatif dan inovatif serta telah memiliki pelbagai instrumen teknis, walaupun juga ekonomi syariah ini masih dalam taraf penyempurnaan dan pencarian format yang kompatibel dengan perubahan zaman," jelasnya.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan diskusi ingin merumuskan, pertama, bagaimana nasib Ekonomi Pancasila dalam merespon potret dan dinamika perubahan yang dipicu revolusi pengetahuan dan teknologi. Kedua, bagaimana bentuk kelembagaan dan kebijakan operasional dalam konteks ekonomi makro (fiskal, moneter, supply side, dan lainnya). Dan bagaimana pelaksanaannya di tingkat mikro, terutama di tingkat perilaku individu dan rumah tangga. Semoga bermanfaat.
Sementara menurut Soetrisno Bachir , Ketua KEIN RI, nilai-nilai lokal suatu negara harus diakomodir dalam kebijakan ekonominya. Maka dalam konteks Indonesia yaitu nilai-nilai Pancasila. "Dalam konteks bisnis misalnya, aturannya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu ideologi yang kita anut," ucapnya.
Soetrisno Bachir juga mengatakan pemerataan ekonomi harus menjadi orientasi dalam sistem perekonomian Indonesia guna terwujudnya rakyat yang sejahtera. "Pemerataan dapat diwujudkan dengan adanya redistribusi, baik aset maupun akses," terangnya.
Hadir dalam acara tersebut Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah sebagai Keynote Speech dan Sutrisno Bachir yang memberikan pidato pengantar dalam acara tersebut. Selain itu, hadir pula sebagai pembicara diantara Yudi Latif, Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Umar Juoro, MAPE Pengamat Ekonomi dan Arif Budimanta, Wakil Ketua KEIN RI. (Syifa)
Sumber : Humas ITB-AD
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
