Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA - Berhajat pada peningkatan kualitas pendidikan, Delegasi Bangsamoro dari wilayah otonomi muslim Mindanao Republik Filipina melakukan studi banding di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, Jumat (21/6).

 

Diterima oleh Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, rombongan delegasi Bangsamoro berasal dari kalangan akademisi, tokoh agama, dan pengambil kebijakan.

 

Bahasan yang disampaikan oleh Muhammadiyah terkait pada profil Persyarikatan Muhammadiyah, peran Muhammadiyah dalam meningkatkan mutu umat melalui pendidikan, serta pengembangan, penyelenggaraan, dan tata kelola pendidikan di lingkungan Muhammadiyah.

 

"Mereka tertarik karena menganggap Muhammadiyah sangat berhasil dalam  memadukan kurikulum dan (sikap) moderat. Mereka akan menerapkannya di Moro. Ini baik bagi Muhammadiyah dan kami berharap bisa memberi dukungan penuh," ungkap Sekretaris LHKI PP Muhammadiyah, Wachid Ridwan.

 

Wahid menyampaikan bahwa Staff Pendidikan yang hadir hari ini adalah kelanjutan pertemuannya dengan Menteri Pendidikan asal Bangsamoro di Kuala Lumpur April silam.

 

"Ya, di Kuala Lumpur bahkan mereka minta secara khusus bantuannya bagaimana mengelaborasi dan mengeksloprasi kurikulum agama dengan kurikulum umum. Terutama di sekolah dasar dan menengah. Kami menawarkan apa yang dikenal dengan Ismuba (Islam, Muhammadiyah dan Bahasa Arab)," ujar Wahid.

 

Kunjungan di PP Muhammadiyah tersebut sejatinya merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirimkan pada 22 Mei 2019 oleh _Interim Chief Minister Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Republic of Philipphines_  kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tujuan mempelajari pendidikan Islam di Indonesia.

 

Deputy Minister Bangsamoro Ismail Abdullah menyatakan kedatangan mereka sebagai upaya mempelajari pengelolaan pendidikan (madrasah) di pemerintahan Indonesia. 

 

"Di Filipina, kami hanya punya madrasah privat, tidak ada madrasah publik. Kurikulum masih sekuler. Kami tahu Muhammadiyah sangat besar. Kami ingin belajar bagaimana organisasi muslim bisa berjalan bersama pemerintah. Apalagi pemerintah di sini juga mendukung madrasah. Pemerintah Filipina mendukung kami," ungkap Ismail.

 

Selain melakukan studi banding, delegasi Filipina juga meminta Muhammadiyah memelopori pengajaran bahasa Indonesia di Filipina, sebab meski masuk dalam ras Melayu, bangsa Filipina tidak dapat berbahasa Melayu atau Indonesia.

 

"Kita bangga bisa berbagi pengalaman. Apalagi Muhammadiyah termasuk di dalam ICJ (International Context Group) dalam membantu bangsa Moro terutama pada saat mereka memperoleh kemerdekaannya secara penuh pada 2022 mendatang," imbuh Wahid. (Afandi)