PP Muhammadiyah Sampaikan Enam Agenda Nasional Lima Tahun Ke Depan

Senin, 15-07-2019
Dibaca: 156

MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA - Pasca ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, yakni Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, secara khusus Muhammadiyah menyampaikan masukan tentang agenda strategis yang dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan.

Pertama, Agama, Pancasila, dan Kebudayaan luhur bangsa Indonesia hendaknya menjadi fondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral-spiritual bangsa. Jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jatidiri bangsa Indonesia tersebut, seraya menghindari primordialisme SARA yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Kedua, menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa. Termasuk di dalamnya dalam menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.

Ketiga, mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani khususnya dalam menghadapi sekolompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keempat, rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah ke depan untuk menjadikan Indonesia unghul dan berdaya-saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju. Termasuk dalam memanfaatkan 20 prosen anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi.

Kelima, melakukan kebijakan refrormasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip good governance serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjujung tinggi meritokrasi tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan. Dalam reformasi birokrasi tersebut penting menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan tatanan bangsa dan negara tersebut.

Keenam, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri, serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar sebagai kekuatan strategis di dunia Islam.

Tags: