Gugurnya Tenaga Kesehatan Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Sabtu, 05-09-2020
Dibaca: 93

MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA - Potensi peningkatan gugurnya 102 tenaga kesehatan akibat tangani pasien Covid-19 menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi Pemerintah dalam mengelola kebijakan penanganan Covid-19 yang belum kunjung usai hingga saat ini. Fenomena menyatakan bahwa tenaga kesehatan non Covid-19 justru menjadi korban terbanyak karena terdampak oleh pasien OTG (orang tanpa gejala).

dr. Ibnu Naser Arohimi Direktur RS PKU Gombong menyatakan bahwa situasi saat ini cukup mengkhawatirkan sebab kasus - kasus terkini terjadi tanpa gejala atau disebut Asymptomatic.

“Karena mereka baik - baik saja maka mereka sangat virulen menularkan. Tingkat percepatan penyebarannya sangat luar biasa,”ujarnya. Saat ini justru pasien yang terjangkit adalah mereka yang tidak memiliki gejala dan tidak merasakan sakit, hingga dalam satu hari pasien mengalami sesak dan berakhir gugur, dan hal tersebut banyak terjadi kepada tenaga kesehatan.

Beberapa indikator dinyatakan menjadi penyebab tingginya tingkat penularan bagi tenaga kesehatan, diantaranya proses transmisi yang terjadi selama pemberian pelayanan sulit dihentikan, pengaturan jam kerja yang bermacam - macam terkadang juga menentukan interaksi yang intens dengan pasien Covid-19 maupun non Covid-19. Kemudian tidak semua Rumah Sakit melakukan PCR secara berkala sehingga memudahkan untuk terjadinya kecolongan, belum lagi beban kerja dan stress yang dialami oleh tenaga kesehatan juga menimbulkan penurunan imunitas sehingga dapat memicu penularan.

Mundakir, Sekretaris MPKU PWM Jawa Timur menyatakan bahwa indikasi peningkatan gugurnya tenaga kesehatan juga disebabkan oleh kurangnya edukasi pemerintah terhadap masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan terutama dalam pemakaian masker .

“Penularan terus terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan tidak tegas. saya kira untuk mengantisipasi pahlawan kesehatan kita terus berguguran maka masyarakat juga harus aktif teredukasi,”ujarnya.

Edy Wuryanto, selaku Komisi IX DPR RI menyikapi dengan persetujuan apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Naser dan Mundakir bahwa pemerintah harus segera didesak untuk mencukupi kebutuhan para tenaga kesehatan baik dalam bentuk kebijakan maupun fasilitas. Menurutnya bahwa selama ini kebijakan yang dibuat untuk menangani Covid-19 terkesan tidak selaras baik sehingga memungkinkan sekali untuk terjadinya peningkatan.

“DiIndonesia koordinasi agak longgar, sistem politik ketatanegaraan kita memang antara pemerintah pusat dan daerah agak menyulitkan koordinasi. Beberapa kebijakan pusat tidak sinkron dengan daerah,”keluhnya.

Lebih lanjut, dr. Ibnu Naser menyatakan bahwa pemerintah harus hadir dalam permasalahan yang ada pada tenaga kesehatan saat ini.

“Saya mengerucutkan bahwa pemerintah harus lebih serius, tenaga medis adalah orang yang ada di lini terdepan harus dilindungi. pemerintah harus betul - betul memastikan bahwa nakes mendapatakan perlindungan yang maksimal dalam konteks apapun,”ucapnya mantap.

Bersamaan dengan itu, dr. Ibnu Naser menyampaikan bahwa Muhammadiyah hadir mencoba melakukan advokasi agar tenaga kesehatan yang gugur mendapatkan tempat yang semestinya dan tidak menjadi sebuah pengorbanan yang sia – sia.

Tags: