Tentang Omnibuslaw, Pemerintah Harus Berdialog
Dibaca: 131
MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA- Pasca ditetapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menimbulkan aksi massa diberbagai daerah.
Tanggapi hal itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, dengan banyaknya aksi demo dan penolakan oleh berbagai elemen, mestinya Pemerintah memahami suasana psikologis dan kekecewaan masyarakat.
“Perlu dialog dengan elemen masyarakat, terutama dengan yang berkeberatan,” tegas Mu’ti ketika dihubungi pada Kamis (8/10).
Mu’ti juga meminta kepda Pemerintah hendaknya tidak menggunakan pendekatan kekuasaan semata-mata.
“Hindari cara-cara pendekatan kekuasaan, utamakan dialog dengan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan adanya UU ini,” jelas Mu’ti.
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
