Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

Jakarta- Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai detik ini masih dengan tegas menolak Rancangan Undang Undang Organisasi Kemasyarakatan atau RUU Ormas yang sedianya akan segera di syahkan. Muhammadiyah menilai adanya RUU Ormas justru tidak didasari semangat kemerdekaan berserikat yang secara jelas dijamin dalam UUD 1945, Indonesia akan disamakan dengan Negara-negara otoritarian seperti Vietnam Laos, Kamboja, dan Cina.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, masih banyak keracuan dan kesalahan asumsi dasar dalam mengimplementasikan relasi antara Negara dan masyarakat pada RUU yang rencananya akan dibawa ke siding paripurna DPR tanggal 25 Juni 2013 tersebut. "Kami masih melihat kerancuan nalar dan kesalahan asumsi dasar, kekeliruan paradigmatik tentang relasi negara dengan masyarakat madani di RUU tersebut," jelas Din dalam siara persnya Sabtu (22/6/2013). Dalam proses advokasinya, Muhammadiyah masih belum menemui titik temu dan persamaan pandangan dengan delegasi RUU Ormas pada pertemuan tanggal 21 Juni 2013 lalu. Saat itu delegasi RUU Ormas diwakili oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri dan Abdul Malik Haramain selaku Ketua Pansus RUU Ormas DPR.

Din Syamsuddin menegaskan, PP Muhammadiyah tetap akan menolak RUU Ormas. Karena alasan fundamental penolakan bukan pada persoalan pasal perpasal yang sebenarnya juga bermasalah, namun lebih dari itu, RUU tersebut akan lebih banyak mudharat-nya. (@sty)

*foto: http://www.lensaindonesia.com/2013/03/27/ada-bau-orba-dalam-draf-ruu-ormas.html

Kategori: pimpinan pusat muhammadiyah

• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011