Muhammadiyah Dintuntut Aktif Berantas Korupsi
Dibaca: 1774
Jakarta – Banyaknya kasus sorupsi di Indonesia tidak luput dari modus yang sistematis. Yang paling parah dari kerusakan moral dalam kasus korupsi tersebut adalah akibat dari sistem politik yang sudah rusak. Kerusakan moral ini sangat dihawatirkan karena sudah sudah begitu massif dan memasuki berbagai sektor kehidupan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dalam acara pengajian PP Muhammadiyah di Gedung Uhamka Jakarta, Selasa (16/7). Busyro juga menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia dilakukan dengan berbagai modus dan terjadi diberbagai sektor.
“Kondisi korupsi yang massif ini telah mmenimbulkan kerugian bagi bangsa ini,” tegas Busyro. Padahal menurut Busyro, dalam UUD dasar kita sudah diawalli dengan kalimat spiritual pertama, kemerdekaan tak bisa dilepaskan dari rahmat Tuhan,” katanya.
Untuk itu, bagi Muhammadiyah dan ummat Islam pada umumnya, diperlukan penegakkan nilai-nilai insaniyah. “Jadi secara tekstual kita sudah mempunyai nilai dasar yang memadai. Tapi dalam praktik banyak terjadi penyimpangan dan kesenjangan,” Katanya.
Selain itu kata Busyro, dalam konteks demokrasi nilai ihsan juga harus didemokratisasikan. Artinya menurut Busyro harus dikawal menjadi aturan-aturan praksis. “Korupsi adalah pembunuhan nilai-nilai ihsan. HAM kita sudah ada dalam Piagam Madinah. Zaman orde bbaru korupsinya senttralistik, sekarang terdesentralisasi, artinya sekarang justru kondisinya lebih bahaya,” terangnya.
Masyarakat sipil kata Busyro harus menyadari sebagai warga neggara, sehingga akan ikut akktif dalam membenahi bangsa ini. “Dan ikon masyarakat sipil ini melekkat pada Muhammadiyah. Kalau mau dilihat, Muhammadiyah lebih banyak telah memberikan kontribuusi daripada Negara,” tegasnya.
Untuk itu kata Busyro warga Muhammadiyah dituntut untuk turut serta ambil bagian dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun Busyro juga mengingatkan agar warga Muhammadiyah agar kaya data. Sebab dalam mengawal bangsa ini diperlukan informasi dan data yang akurat. Jangan sampai kita kalah oleh media sosial. “Selain itu, kita juga mendorong agar pemerintah senantiasa menjalankan tugasnya sesuai nilai ta’awun alal birri wataqa,” harapnya.
Reporter: Roni Tabroni
Tags: Muhammadiyah, korupsi
Kategori:
Arsip Berita
