Transparansi Akan Jauhkan Pemerintah Dari Korupsi

Minggu, 22-09-2013
Dibaca: 3006

Yogyakarta- Adanya transparansi dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entery point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan. Transparansi dalam penyelanggaraan pemerintahan dapat menjamin akuntabilitas pembuat kebijakan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya korupsi.

Demikian disampaikan oleh Dyah Mutiarin, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai pembicara dalam diskusi publik memperingati hari Hak Untuk Tahu Sedunia yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) DIY dan Komisi Informasi Provinsi DIY, Kamis (19/9) di Aula Plaza Informasi Dishubkominfo DIY. Dyah sebagai pengamat kebijakan ini menilai, saat ini pemerintah telah memiliki komitmen dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ha itu, lanjut Dyah, diwujudkan dengan adanya UU Keterbukan Publik di Indonesia. "Malaysia dan Singapura belum punya UU Keterbukaan informasi publik. Pemerintah punya komitmen untuk memberikan keterbukaan bagi masyarakat,” jelasnya.

Kendati pemerintah Indonesia telah membuka akses keterbukaan informasi yang luas bagi masyarakat, pemerintah masih memiliki Pekerjaan Rumah untuk memilih media sosialisasi yang tepat bagi kelompok masyakat yang tingkat literasinya rendah. “Banyak yang sudah dilakukan pemerintah, namun masih ada masyarakat yang belum mengerti karena tingkat literasi yang rendah. Yang perlu diperhatikan adalah media sosialisasi yang tepat bagi kaum yang termarjinalkan itu,” tandasnya. Dyah mengungkapkan, dengan adanya peringatan hari Hak Untuk Tahu di Indonesia harusnya menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui hak untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan yang dibuat pemerintah. ""Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah akan membuat pemerintah memiliki pertanggungjawaban karena dikontrol masyarakat," pungkasnya.(lalu) (mac)

Tags: muhammadiyah, umy, transparency, akuntabilitas, korupsi, jogja