Said Tuhuleley: Muhammadiyah Harus Lawan Ketidakadilan Kebijakan Pertanian

Minggu, 07-08-2011
Dibaca: 5327

Yogyakarta- Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Said Tuhuleley mengngungkapkan, Impor bahan makanan yang tidak terkendali dan semakin sulitnya pertanian di Indonesia, serta turunnya produktivitas pertanian akibat kebijakan yang tidak pro terhadap petani Indonesia, seharusnya menjadi agenda Muhammadiyah dalam melawan kebijakan tersebut. Karena masih besarnya sektor pertanian yang masih menjadi tumpuan hidup rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut diungkapkan Said Tuhuleley dalam Seminar Nasional dan Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah yang diselenggarakan Majelis Tarjih dan Tajdid dan Majelis Pendidikan Kader, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jl Ring Road Barat, kasihan Bantul, Ahad (07/08/2011). “Semua(masalah pertanian)nya bermuara pada kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kaum tani di Indonesia, kita bosa melihat kebijakan Impor yang sangat menyengsarakan petani Indonesia, sehingga yang perlu awal dirubah adalah kebijakan tersebut,” tegasnya. Salah satu ekonom Indonesia Hendri Saparini yang juga menjadi pembicara dalam forum tersebut, juga menyepakati bahwa, kebijakan pemerintah Indonesia cenderung untuk menguntungkan para Importir dan kurang memperhatikan aspek pertanian Indonesia, sehingga menurutnya siapapun pemimpinnya apabila mampu dan mau merubah kebijakan yang ada, maka sebaiknya didukung seluruh elemen, termasuk muhammadiyah di dalamnya.

”Produk sayur kita juga mulai tergusur oleh produk Cina, sedangkan beras mulai terdominasi oleh beras Vietnam. Bahkan baru-baru ini ditemukan adanya impor ikan air tawar dari Cina,” ungkap Said. Sehingga dalam kasus tersebut, tidak bisa tidak, pemerintah harus yang mengambil kebijakan. ”Dalam kondisi seperti pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan melindungi para pelaku usaha di Indonesia. Mengingat, UKM dan pasar tradisional merupakan dua kelompok yang kini terancam dengan membanjirnya produk China ke Indonesia,” tegasnya.

Tags: pertanian, ketidakadilan ekonomi,