‘Aisyiyah Bebaskan Kadernya Tentukan Pilihan Dalam Pilpres

Rabu, 11-06-2014
Dibaca: 1763

Surakarta- ‘Aisyiyah dalam rangka menghadapi pemilihan Presiden tanggal 9 Juli 2014 akan melaksanakan sesuai dengan khittah Muhammadiyah dan Maklumat Kebangsaan Muhammadiyah. Dalam maklumat Kebangsaan pada butir ketiga bahwa Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada Anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas, bijaksana dan menggunakan pertimbangan rasional dan spiritual dalam memilih pasangan calon Presiden/Wakil Presiden.

Demikian isi poin pertama dari Rekomendasi Kebangsaan yang merupakan hasil dari Keputusan Tanwir II ’Aisyiyah yang dibacakan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Rohimi Zamzam dalam Sidang Pleno penutupan Tanwir II di STIKES Surakarta, Jateng, Ahad (8/8). Dalam rekomendasi tersebut juga mencantumkan kriteria Calon Presiden RI yang diantaranya harus berjiwa relijius serta memiliki visi dan karakter sebagai negarawan. “Memiliki visi dan karakter kuat sebagai negarawan yang mampu membangun solidaritas kebangsaan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas diri sendiri, partai politik dan kroni,” ungkap Rohimi. Pada sisi lain, ‘Aisyiyah juga meminta Presiden terpilih, dalam pemerintahannya nanti serius menjalankan kebijkan yang berpihak pada kepentingan kelompok perempuan dengan menyediakan lapangan kerja serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. “Pemerintah terpilih juga harus memikirkan penyediaan anggaran yang proporsional bagi kepentingan perempuan dalam segala bidang, menjalankan kebijakan affirmative action keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik,” tegas Rohimi. Untuk mengawal kader ‘Aisyiyah agar dapat memilih secara cerdas, ‘Aisyiyah mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pendidikan pemilih. “Oleh karenanya kepada para pimpinan Aisyiyah diharapkan untuk memberikan pendidikan pemilih kepada warga agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggungjawab berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Maklumat Kebangsaan Muhammadiyah butir ketiga,” ungkap Rohimi.

Siapkan Kader

Rekomendasi Tanwir II ’Aisyiyah yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini dan Sekretaris Umum Dyah Siti Nuraini juga menyuratkan ‘Aisyiyah untuk melakukan peran-peran kebangsaan. ‘Aisyiyah harus terus menerus melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan. Dan diantara peran tersebut, Rekomendasi Tanwir II menegaskan penyiapan kader-kader ‘Aisyiyah untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Kesemuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan dan melaksanakan cita-cita ‘Aisyiyah dalam mengemban misi terwujudnya “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur” yakni masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat.

Berikut isi lengkap Rekomendasi Tanwir II ‘Aisyiyah Surakarta

Keputusan Tanwir Aisyiyah

REKOMENDASI KEBANGSAAN

Bismillahirrahmanirarahim

1. ‘Aisyiyah dalam rangka menghadapi pemilihan Presiden tanggal 9 Juli 2014 akan melaksanakan sesuai dengan khittah Muhammadiyah dan Maklumat Kebangsaan Muhammadiyah. Dalam maklumat Kebangsaan pada butir ketiga bahwa Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada Anggotanya untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas, bijaksana dan menggunakan pertimbangan rasional dan spiritual dalam memilih pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Dalam menentukan pilihan hendaknya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a) Berjiwa relijius, taat beribadah dan berintegritas tinggi, sejalan antara kata dan perilaku;

b) Memiliki visi dan karakter kuat sebagai negarawan yang mampu membangun solidaritas kebangsaan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas diri sendiri, partai politik dan kroni;

c) Berani mengambil keputusan strategis dalam memecahkan masalah-masalah krusial bangsa dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;

d) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta penyelamatan asset dan kekayaan negara;

e) Menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman dari dalam dan di luar negeri;

f) Memiliki strategi perubahan yang membawa pada kemajuan bangsa; dan

g) Berkomitmen terhadap aspirasi politik umat Islam dan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.

2. ‘Aisyiyah sebagai organisasi masyarakat sipil bertanggungjawab untuk mengawal proses transformasi kepemimpinan nasional melalui pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Sebagai mana Maklumat Kebangsaan Muhammadiyah bahwa warga ‘Aisyiyah diharapkan memilih secara cerdas, bijaksana dan menggunakan pertimbangan rasional dan spiritual dalam memilih pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Oleh karenanya kepada para pimpinan Aisyiyah diharapkan untuk memberikan pendidikan pemilih kepada warga agar menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggungjawab berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Maklumat Kebangsaan Muhammadiyah butir ketiga.

3. Dalam rangka menyongsong abad kedua ‘Aisyiyah melakukan peran-peran kebangsaan, maka ‘Aisyiyah harus terus menerus melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan dan menyiapkan kader-kader ‘Aisyiyah untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Kesemuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan dan melaksanakan cita-cita ‘Aisyiyah dalam mengemban misi terwujudnya “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur” yakni masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat.

4. ‘Aisyiyah sebagai organisasi yang sudah berusia satu abad dalam perjuangan pergerakan untuk mencerahkan bangsa telah memiliki model, modal dan kemampuan SDM dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai model, modal dan potensi SDM ini telah dibuktikan dalam berbagai program dan kegiatan yang meliputi bidang pendidikan (sekolah formal maupun informal); bidang kesehatan (Rumah Sakit, balai-balai kesehatan, penyuluhan dan pemberdayaan kesehatan); bidang ekonomi dan ketenagakerjaan (dengan Gerakan Bela/Beli ‘Aisyiyah, Sekolah Wirausaha yang mempersiapkan para perempuan menjadi mandiri yang berkarakter Islami dan berjiwa nasionalisme, memberikan pelatihan kepada TKI purna untuk mandiri; penguatan lokal leader, pendampingan dan konsultasi hukum, pendidikan politik dan partisipasi ‘Aisyiyah dalam kegiatan sosial lainnya seperti pendirian asrama yatim piatu dan perhatian pada lansia. Dengan memperhatikan Maklumat Kebangsaan Muhammadiyah dan peran Aisyiyah bagi Negara Indonesia selama ini, ‘Aisyiyah menyerukan kepada Capres dan Cawapres terpilih pada pemilu 9 Juli 2014, agar dalam pemerintahan periode 2014-2019 memperhatikan dan dapat menggunakan pemikiran-pemikiran, model dan pengalaman serta konstribusi ‘Asyiyah untuk negara dan bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, terutama berhubungan dengan persoalan perempuan dan anak-anak di berbagai bidang.

5. ‘Aisyiyah dalam menjalankan dakwahnya dihadapkan pada berbagai tantangan bangsa yang sangat kompleks di antaranya masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi yang mana perempuan merupakan kelompok yang paling rentan dan menderita dalam kondisi kemiskinan itu. Dalam kondisi kemiskinan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan masyarakat ; rendahnya akses pendidikan serta rendahnya akses kepada pekerjaan dengan upah yang layak serta mendapatkan perlindungan hukum. Kemiskinan juga menjadi faktor terjadinya tindak kekerasan pada perempuan. Secara khusus tindak kekerasan yang sangat memprihatinkan adalah kekerasan terhadap anak yang sudah pada tahap darurat kekerasan. Masalah lain adalah eksploitasi sumber daya alam yang terus menerus dan sebagian besar dikuasai oleh pihak asing akan berdampak pada semakin tingginya jurang kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Pada satu sisi tindak korupsi yang menggurita di berbagai lini, di tengah penegakan hukum yang masih memprihatinkan; berkembangnya perilaku hedonistik, materialistik, pragmatis dan opportunistik serta permasalahan lain.

6. ‘Aisyiyah mendesak kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk melakukan tindakan-tindakan strategis, antara lain :

a. Menjalankan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan rakyat di atas kepentingan segalanya sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 melalui kebijakan progresif yang berpihak UMKM/usaha kecil dan secara khusus kebijakan ekonomi untuk memberdayakan kelompok perempuan, kebijakan mengurangi hutang LN, menjaga asset-aaset bangsa untuk kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kedaulatan pangan dan energi yang berpihak pada kelompok petani, nelayan, buruh dan kelompok marginal lainnya.

b. Pemerintah secara lebih serius menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan kelompok perempuan antara lain penyediaan lapangan kerja dan perlindungan pada tenaga kerja perempuan, menyediakan anggaran yang proporsional bagi kepentingan perempuan dalam segala bidang, menjalankan kebijakan affirmative action keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik.

c. Menjalankan kebijakan yang berpihak pada kelompok lansia agar mendapatkan jaminan kehidupan yang berkualitas sebagai warga negara.

d. Menjalankan kebijakan yang memberikan rasa aman dan perlindungan kepada semua warga negara dari tindak kekerasan apapun dan menindak tegas pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

e. Menindak tegas pelaku korupsi dan memberikan hukuman yang berdampak pada efek jera para koruptor.

f. Menjalankan kebijakan yang mendorong dan memperkuat kualitas kehidupan keluarga yang berdampak pada meningkatkan kualitas kehidupan bangsa.

g. Menjalankan kebijakan pendidikan yang memiliki nilai-nilai utama dan berkharakter tinggi di semua jenjang pendidikan.

7. Kepada anggota legislatif yang terpilih dalam periode tahun 2014-2019 agar menjalankan amanah, tanggungjawab dan bekerja secara sungguh-sungguh menjalankan peran dan fungsi untuk kepentingan rakyat.

Surakarta, 8 Juni 2014

Ketua Umum Sekretaris Umum

Dra. Hj. Siti Noordjannah Djohantini, MM, M.Si Dra. Dyah Siti Nuraini

Tags: muhammadiyah. 'aisyiyah, tanwir, surakarta, pilpres, stikes