Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

Yogyakarta- Pemerintah tidak dapat secara penuh bekerja sendirian dalam masa penanggulangan bencana, apalagi banyak tindakan darurat di luar skenario SOP  penanggulangan bencana, untuk itu perlu peran dan sinergi Pemerintah dengan ormas atau kelompok masyarakat yang concern terhadap bencana, agar dapat meminimalisir resiko bencana yang ada.

 

 

Hal tersebut diungkapkan Urip Bahagia dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman dalam seminar dan Launching Diskusi 1 Tahun bencana erupsi Merapi dengan tema, Dilema Peran Tunggal Pemerintah dan Eksistensi peran komunitas masyarakat dalam pemulihan kondisi pasca erupsi Merapi 2010, yang diselenggarakan oleh Studi Lingkungan dan Kebencanaan UMY serta Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhammadiyah (MDMC) di gedung PP Muhammadiyah, Cik Di Tiro, Yogyakarta, Kamis (10/11/2011). Menurut Urip, pemerintah pernah kelabakan dengan jumlah pengungsi yang sedemikian besar, ketika tiba-tiba radius pengungsian menjadi 20 km dari puncak Merapi, sehingga menurutnya diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah dan swasta dalam hal ini adalah ormas seperti Muhammadiyah dan NU yang secara nyata dapat menghimpun kekuatannya untuk membantu para pengungsi. Sementara itu menurut ketua Lembaga Penanggulangan Bencana PP Muhamamdiyah Budi Setiawan, dari awal memang Muhammadiyah dan Pemerintah masih mencari pola komunikasi yang efektif untuk saling bersinergi dalam menghadapi bencana, “Muhammadiyah pernah menawarkan beberapa Perguruan Tinggi miliknya sewaktu erupsi Merapi 2010 dalam menampung pengungsi, tetapi pemerintah waktu itu masih banyak pertimbangan, sehingga tawaran dari Muhammadiyah terabaikan. Padahal kalau melihat besarnya jumlah pengungsi, maka kurang rasional apabila pengungsi disatukan di stadion Maguwoharjo,” jelasnya. 

 

 

Pada sisi lain pengamat kebencanaan dai Insist Saleh Abdullah mengkritisi pemerintah yang dalam penanggulangan bencana, banyak melibatkan LSM dan Ormas hanya pada masa tanggap darurat, dengan sering mengajak diskusi serta meminta masukan tentang konsep. Tetapi pada masa sesudah itu, atau masa recovery dan sesudahnya, pemerintah dinilai mengambil posisi sendiri dan kurang melibatkan ormas serta kelompok masyarakat, “Padahal pada masa krusial seperti pengambilan kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, elemen masyarakat sedikit banyak mempunyai data akurat tentang masyarakat korban bencana,” tambahnya. Menegenai soal relokasi, menurut Saleh, pemerintah dinilai terlambant dalam mengambil kebijakan relokasi untuk warga sekitar lereng Merapi yang masuk dalam peta rawan bencana, sehingga batas psikologis masyarakat sudah terlewati. “Masyarakat sudah terlanjur “kerasan” hidup di kawasan bencana, karena memang pemerintah kurang cepat dalam memutuskan, sehingga masyarakat jadi tidak punya pandangan lain kecuali menetap di sana,” jelasnya.