Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

Muhammadiyah
.: Home > Berita > Muhammadiyah Kota Yogyakarta Gelar Diskusi Mewujudkan Masyarakat Bebas Korupsi

Homepage

Muhammadiyah Kota Yogyakarta Gelar Diskusi Mewujudkan Masyarakat Bebas Korupsi

Selasa, 17-05-2016
Dibaca: 1534

Yogyakarta - Jagongan Anti Korupsi 'Korupsi Dilawan Bukan Dibiarkan' pekan kedelapan kembali diselenggarakan, Senin (16/05), di Kantor PDM Kota Yogyakarta. Kali ini Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Yogyakarta mengangkat tema tentang “Membangun Kota Yogyakarta Bebas Korupsi”. Dan mendatangkan narasumber Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama BUMD Seluruh Indonesia Ahmad Syauqi Suratno dan Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto.

Dalam sambutan menjelang diskusi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ashad Kusuma Djaya mengatakan, tanggung jawab warga Yogyakarta adalah bagaimana mewujudkan kota yogyakarta bebas korupsi. “Mengawal politik dan kebijakan publik di Kota Yogyakarta supaya bisa mengurangi angka korupsi,” katanya.

Ahmad Syauqi Suratno menuturkan pemberantasan korupsi yang baik adalah sejauh mana kita mengisi ruang publik supaya tidak lagi terjadi korupsi. Untuk itu menurut  dirinya perlu adanya upaya membangun budaya kejujuran dan transparansi yang dimulai dari keluarga. Bagi dirinya, Muhammadiyah sudah memberikan ruang untuk mengantisipasi agar korupsi itu tidak terjadi.

“Posisi Muhammadiyah sebagai gerakan berkemajuan adalah harus istiqomah mengamalkan nilai-nilai anti korupsi. Metode untuk antisipasi korupsi harus juga dinamis, karena korupsi caranya semakina aneh dan berkembang. Kita harus dua langkah di depan, karena pengawasan yang paling baik adalah sejauh mana publik ikut melakukan pengawasan,” tutur putra dari mantan Ketua PP Aisyiyah, Hj. Siti Chamamah Suratno. 

Arif Hartanto yang didaulat membahas pemberantasan korupsi dari perspektif legislatif menuturkan, DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, dalam perjalanannya banyak menemui kendala dan problematika. Bahwasanya ada bentuk ketidaksinergisan antara DPRD sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah dengan eksekutif yang bertugas menjalankan pemerintahan di daerah. Untuk itu ia mengharapkan harus ada upaya saling bekerjasama.

“Penyelenggara negara dari perspektif eksekutif realitasnya lebih banyak meminggirkan legislatif, harus ada sinergistas antara legislatif dan eksekutif agar korupsi itu tidak terjadi,” tutupnya.(abey)

 

Reporter: Indra Jaya


Tags: muhammadiyah, diskusi, politik, korupsi, angkatan muda, kota yogyakarta, syauqi
facebook twitter delicious digg print pdf doc Kategori: Berita Daerah



Arsip Berita

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website