Muhammadiyah Turut Merespon Perkembangan Dinamika Politik di Daerah

Jum'at, 20-05-2016
Dibaca: 1430

Yogyakarta - Sebagai wujud pelaksanaan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar lalu mengenai peran kebangsaan Muhammadiyah, atas itu Muhammadiyah turut merespon dalam urusan lokalitas (politik lokal). Salah satunya yaitu dalam mengikuti perkembangan dinamika politik dalam proses Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Muhamamdiyah sebagai gerakan masyarakat sipil tentu saja mempunyai tanggungjawab moral-agama untuk menjaga dan mewarnai agar proses edukasi politik secara luas dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh David Efendi selaku wakil ketua LHKP (Lembaga Hikmah Kebijakan Publik) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta sekaligus dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP UMY) dalam acara diskusi publik jelang Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2017 yang diselenggarakan oleh LHKP PWM Yogyakarta pada Rabu (18/5) bertempat di Aula PWM DIY.

"Muhammadiyah perlu meyakinkan publik bahwa proses demokratis (red Pilkada) perlu dan wajib didukung untuk melembagakan mekanisme suksesi kekuasaan secara damai dan bermartabat, selain itu mampu mendorong munculnya kader-kader hebat untuk terlibat di dalam kontestasi dan perbaikan agenda pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan terdistribusikan lebih baik,"ungkap Efendi.

Kembali ditambahkan oleh Efendi, Muhammadiyah bersama-sama dengan kekuatan masyarakat madani di level pusat telah menekankan peran konstitusional dan yudisial. " Peran Muhamamdiyah dalam ini yaitu mendukung dan mempromosikan kader-kader terbaik bangsa untuk berperan dalam bidang hukum dan lembaga-lembaga penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsmen, dan sebaginya,"tambah Efendi.

Muhammadiyah perlu lebih aktif memberikan masukan dan mengambil prakarsa dalam proses legal drafting yang mendukung kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyusun undang-undang yang berkualitas, berpihak pada kepentingan rakyat, dan memajukan kesejahteraan umum, bangsa dan negara.

Kembali ditambahkan Efendi melalui diskusi ini diharapkan dapat menjadikan edukasi politik sebagai wahana penting untuk dipromosikan kepada publik khususnya generasi muda agar mempunyai awareness yang lebih aktual akan proses elektoral. " Tujuan adanya diskusi ini yaitu untuk memetakan persoalan terkait egenda pemerintahan yang menyangkut regulasi, dampak sosial, dan potensi-potensi advokasi yang dapat dilakukan bersama-sama dalam proses pemilukada,"tambahnya.

"Diskusi publik ini juga diharapkan untuk terkonsolidasinya kekuatan civil society sebagai alat control untuk tegaknya beragam regulasi demi rasa keadilan dan nilai-nilai lokalitas yang ada diawali dari perbaikan kualitas pemilukada,"tutup Efendi. (abey)

Redaktur : Adam Qodar

Tags: muhammadiyah, pwm, lhkp, pemilukada, kota jogja, kulonprogo