Hajriyanto: Muhammadiyah Harus Berperan Dalam Politik Kebangsaan
Dibaca: 635
BANTUL, MUHAMMADIYAH.OR.ID – Mengejar ketertinggalan, Muhammadiyah diajak untuk kembali berperan dalam merespon politik kebangsaan. Ketertinggalan politik harus kita kejar dengan politik, sudah saatnya Muhammadiyah merespon kembali tentang Muhammadiyah terhadap politik, hal itu disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, Hajriyanto Yasin Thohari di depan peserta Konsolidasi Nasional Muhammadiyah, Ahad (22/05) di Auditorium AR Fachruddin B, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
Hajriyanto menambahkan realitas politik dan ekonomi yang kian liberal, justru bisa membangun tradisi plutokrasi dalam politik di Indonesia, karena politik hanya bisa diakses oleh segelintir orang kaya. Bahkan bisa juga dalam bentuk kelompok kecil yang mengendalikan politik. Menurut dirinya, realitas seperti inilah yang membuat isu mengamandemen Undang-Undang (UU) Indonesia agar kembali kepada UUD 45 menguat kepermukaan.
“Liberal politik, hight cost dengan biaya yang cukup tinggi. Membuat kekuasaan dan politik hanya dikuasai oleh orang kaya, dan segelintir orang. Alasan inilah yang menjadi alasan kenapa Indonesia harus memberlakukan amandemen kelima atau murni UUD 45 semakin menguat kepermukaan,” paparnya.
Tidak hanya Hajriyanto, Abdul Mukti pun juga mengharap agar Muhammadiyah lebih banyak berperan dalam politik kebangsaan. Menurut dirinya, posisi politik tidak hanya berada di partai politik saja, mengabdi sebagai gurupun juga termasuk politik.
“ Jangan anggap posisi politik itu hanya berada pada partai politik, seorang guru agama pun bisa dikatakan berpolitik, karena ia mampu mensiasati agar mampu merubah perilaku dan pandangan hidup para siswa,” jelasnya.
Namun menurut Mukti, Muhammadiyah juga harus memperbanyak agen politik, baik di partai politik, lembaga negara dan pemerintah. Hal itu merupakan salah satu peran Muhammadiyah dalam politik dan kebangsaan, dan tugas Muhammadiyah adalah bagaimana memperkuat aktor di semua lini.
“Memperbanyak agen-agen politik di partai politik, lembaga negara, dan lembaga pemerintahan merupakan peran kita dalam politik kebangsaan, dan peran itu bisa diambil semua oleh Muhammadiyah di seluruh tingkatan. Tugas kita adalah memperkuat aktor tersebut.” tutupnya.
Reporter: Indra Jaya
Redaktur: Dzar Al Banna
Tags: muhammadiyah, politik, kebangsaan, konsolidasi, internal, persyarikatan
Kategori: Berita Nasional
Arsip Berita
