Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

BANTUL, MUHAMMADIYAH.OR.ID -  Rumusan-Rumusan Konvensi Nasinal Indonesia Berkemajuan (KNIB) yang telah diselenggarakan sejak tanggal 23-24  Mei 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menghasilkan point penting.

Seperti disampaikan oleh Dahlan Rais selaku ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara penutupan KNIB yang diselenggarakan pada Selasa (24/5) di Sportorium UMY. Pokok-pokok pikiran.

Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) merupakan forum lintas kelompok, profesi, agama dan budaya yang dimaksudkan sebagai forum untuk,menghimpun gagasan, pengalaman dan idealisme untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

KNIB berangkat dari keyakinan dan optimisme bahwa di tengah berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi,  Indonesia mampu bangkit menjadi bangsa yang berkemajuan dan memiliki kemampuan bersaing dan bersanding dengan bangsa lain apabila mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan pidato Presiden Republik Indonesia, ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta,  Gubernur Nusa Tenggara Barat, Walikota Bandung, Bupati Sorong, Bupati Bojonegoro, Bupati Batang, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta gagasan dan gagasan para pembicara dan seluruh peserta KNIB menyimpulkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Indonesiaadalah rumah bersama yang dibangun di atas nilai-nilai dan cita-cita luhur 1945. Karena itu, segenap komponen bangsa memiliki kewajiban kolektif membangun keungulan bangsa, yang ditopang oleh kepemimpinan perubahan, budaya publik yang rasional-konstruktif, politik yang demokratis-berkeadaban yang efektif dan produktif, serta ekonomi yang berdaya saing tinggi, menuju Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulan.

2. Bangsa Indonesia harus bekerja lebih keras, cerdas, kreatif, inovatif dan percaya diri untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial, politik, korupsi, kekerasan, moralitas, kriminalitas dan daya saing yang rendah.

3. Dalam bidang politik perlu didorong konsolidasi demokrasi yang berbasis nilai, etik, dan amanah untuk memperkuat good governance,  clean goverment dan meritokrasi  sehingga melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah yang kuat, melayani, mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, partai politik, dan primordialisme agama dan budaya.

4. Dalam bidang hukum dan pemerintahan diperlukan penguatan Indonesia sebagai negara hukum dimana seluruh sistem penyelenggaraan negara, penyelenggara negara dan masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. KNIB memandang penting dilakukannya amandemen kelima UUD 1945 terutama yang berkait dengan Haluan Negara, kedudukan, susunan dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Penguatan Pancasila sebagai Dasar Negara dan sumber nilai dan etik yang memandu dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

5. Bangsa Indonesia memerlukan revolusi mental dan revolusi budaya sebagai prasyarat membangun bangsa yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, berkeadaban luhur yang dibangun melalui pendidikan yang bermutu dan berkeunggulan.

6. Bangsa Indonesia memerlukan tatanan kehidupan sosial dan politik yang lebih kuat berlandaskan spirit persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan visi bersama untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan bermartabat.

Kategori: Dinamika Persyarikatan

• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011