Bambang Setiaji: Kebijakan Ekonomi Konvensional Juga Pro Rakyat

Rabu, 25-05-2016
Dibaca: 830

BANTUL, MUHAMMADIYAH.OR.ID - Realitas ekonomi yang dialami Indonesia dewasa ini masih ada ketimpangan, baik itu ketimpangan etnik, dimana ada disparitas antara pribumi dan non pribumi. Selain itu dirinya juga geram, karena tingkat pengangguran di Indonesia yang masih tergolong tinggi.

Hal itu sebagaimana disampaikan Bambang Setiaji saat memaparkan materi Rekonstruksi Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat di depan sidang komisi 2 mengenai Ekonomi Berkemajuan pada hari kedua Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan(KNIB), Selasa (24/5). “Pengangguran berada pada angka terbuka, 11 juta jiwa, dan itu lebih berbahaya dari pada perbudakan,” katanya.

Tidak hanya itu, Bambang juga menyayangkan suku bunga yang masih tinggi. Bahkan di perbankan Indonesia masih ada Bank yang memasang tarif suku bunga hingga mencapai 12%. Dirinya menguraikan, kenapa nilai uang asing yang terus meningkat, sedangkan rupiah terus mengalami kemerosotan. Menurut hematnya, hal ini disebabkan defisit neraca pembayaran yang panjang, bertumpuk selama bertahun-tahun, dan juga tingkat konsumsi BBM yang sangat tinggi. Oleh karena itu baginya pantas jika masalah subsidi BBM harus dipecahkan.

Menyoal kebijakan ekonomi yang pro rakyat, Bambang bersikukuh jika Kebijakan ekonomi konvensional juga pro rakyat. Baginya itu terbukti ekonomi yang dijalankan oleh ekonomi barat realitasnya bisa mengentaskan pengangguran.

“Jangan kira ekonomi makro yang kita pelajari itu kapitalis. Kita lihat yang bisa mengentaskan pengangguran dengan baik adalah negeri barat. Sedangkan di negara yang mayoritas Muslim, terdapat jumlah pengangguran yang besar,” jelasnya.

Maka dari itu penawaran poin-poin kebijakan ekonomi konvensional pro rakyat. Diharapkan jika poin ini dijalankan, Bambang dengan keyakinanya mengatakan ekonomi Indonesia bisa ditingkatkan. Diantaranya adalah mengendalikan kenaikan harga inflasi, karena jika inflasi dibiarkan maka daya beli masyarakat akan semakin menurun. Selain itu, pemerintah harus juga membangun infrastruktur yang pro rakyat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta ini juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan investasi asing, karena investor asing bisa membawa teknologi. Sedangkan investor lokal kenyataanya masih kurang berminat menginvestasikan kekayaanya. Dan yang lebih diperhatikan lagi menurut bambang adalah suku bunga rendah, sehingga bisa meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha.

“Namun sesungguhnya yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kebijakan yang pro rakyat melalui welfare state, seperti pendidikan dan kesehatan yang terjamin. Selanjutnya subsidi yang tepat sasaran, mempertahankan pangan yang murah, alokasi dana ke daerah dan desa yang berkeadilan, serta standar upah minimum yang cukup,” tutupnya.(abey)

Kontributor: Muhammad Fathi Djunaedy

Redaktur: Indra Jaya

Tags: muhammadiyah, KNIB, ekonomi berkemajuan, prorakyat, pemerintah, kebijakan ekonomi, mata uang, rupiah, makro mikro