Rektor UMS: Konstitusi Dasar Negara Indonesia, Terinspirasi dari Para Tokoh Pendirinya
Dibaca: 1410
YOGYAKARTA, MUHAMMADIYAH.OR.ID - Bambang Setiadji mengungkapkan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila merupakan karya bersama. Dimana tokoh Muhammadiyah dan NU ada di dalamnya.
“Walaupun tujuh kata dihapus dan diganti kalimat tauhid, akan tetapi keseluruhan bangunan konstitusi pasal-pasalnya sudah direstui dan diperbaiki oleh tokoh Muslim pada waktu itu. Dengan kata lain konstitusi dasar tentu sejalan atau terinspirasi oleh ke-Islaman para tokohnya, ujar Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini dalam Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah di UMY, Sabtu Akhir pekan lalu (11/6).
“Membahas masalah nasional seperti pekerjaan untuk rakyat, kemiskinan, keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah. Sehingga dalam bernegara menjadi tulus,” tambahnya.
Bambang Setiadji kemudian menguraikan poin-poin kerakyatan yang tercantum dalam konstitusi UUD 45. Pertama, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, Setiap orang berhak untuk bekerja, adil dan layak dalam hubungan kerja.
Ketiga, setiap orang berhak atas hidup sejahtera, bertempat tinggal, lingkungan yang baik, dan layanan kesehatan. Keempat, setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi seperti perusahaan swasta besar. Kelima, cabang-cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Keenam, perekonomian sebagai usaha bersama kekeluargaan,” paparnya
Selanjutnya ia menyoroti beberapa permasalahan ekonomi di Indonesia yang sangat mendasar selain masalah pengangguran. “Mulai dari ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang semakin makin besar, perbedaan dalam pemilikan aset terutama tanah, dan kesenjangan antar daerah, terutama di Indonesia Timur yang tidak puas.
Papua menurut Bambang, misalnya berkembang di kalangan intelektualnya ingin menyelamatkan orang, tanah, dan menjadi tuan di negeri sendiri. “Masalah ketiga ialah kemunduran industri yang disebabkan oleh membanjirnya produksi dari China yang murah,” ujarnya.
Usai melihat permasalahan diatas, Bambang Setiadji menawarkan kepada Pemerintah untuk menanggulangi polemik ekonomi dewasa ini.
“Infrasturktur yang menjangkau seluruh wilayah dan transmigrasi ke daerah Indonesia timur. Transmigrasi hendaknya orang-orang yang berkecukupan di Indonesia. Jangan hanya mengirim orang miskin. Tak kalah penting, pemerintahan yang bersih, adil, transparan, meritokrasi, sehingga semua bergairah dalam menuju kemajuan,” tutupnya
Kontributor: Muhammad Fathi Djunaedi
Redaktur: Dzar Al Banna
Tags: muhammadiyah, kebangsaan, pancasila, negara, pengajian, ramadhan, umy
Kategori: Berita Nasional
Arsip Berita
