Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

MUHAMMADIYAH.OR.ID, CIREBON -- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Bahtiar Effendi mengatakan, di Indonesia, selain adanya Mahkamah Konstitusi, diperlukan juga Mahkamah Ideologi. Sehingga, pengujian Undang Undang maupun peraturan lainnya tidak hanya didasarkan pada pasal-pasal di dalam Undang Undang Dasar 1945, tetapi juga oleh Pancasila sebagai filosofi bangsa.

“Selain Mahkamah konstitusi, kita membutuhkan Mahkamah Ideologi,” ujar Bahtiar saat memberikan materi Aktualisasi Negara Pancasila sebagai Dar al-Ahd wa al-Syahadah: Perspektif Politik dan Hukum bersama Prof. Din Syamsudin dan  Prof. Jimly Asshiddiqie dalam Pengkajian Ramadhan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta 1437 H, di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon, Rabu (15/6).

Bahtiar menjelaskan, peraturan dan kebijakan pemerintah perlu diujicoba oleh Pancasila. Tidak hanya Undang –Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, namun juga perlu adanya ujicoba terhadap peraturan, kebijakan, perilaku, dan tatacara pemerintahan.

Bahtiar mempertanyakan mengenai ujicoba keadaan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Menurutnya, kondisi sosial dan ekonomi tidak bisa sekedar diujicoba dengan UUD 1945. Karena, kata dia, ekonomi dijalankan dengan prinsip demokrasi.

“Kalau kita uji ketimpangan, ini diuji dengan ideologi kita,” katanya. Guru besar politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menuturkan, selain jihad konstitusi, Muhammadiyah pun harus menggalakkan jihad ideologi.

“Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Pancasila itu menjiwai Negara kita? Padahal praktek-praktek kita tidak pernah diuji dengan Pancasila,” ujar Bachtiar menyoal kondisi Negara Indonesia.

Reporter: Ilma Aghniatunnisa

Redaktur: Ridlo Abdillah

Kategori:

• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011