Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA -- Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil atau lebih akrab dipanggil Kang Emil, memiliki cara menutup peluang para pemangku kepentingan untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini, dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dengan E-Demokrasi melalui teknologi.  

“Saya membangun cyber society, saya bikin smart city technology untuk melawan korupsi,” kata Emil saat menjadi pembicara dalam Konvensi Antikorupsi 2016 Pemuda Muhammadiyah di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Sabtu (18/6).

Emil menceritakan, di Pemkot Bandung, korupsi pun dapat terjadi. Emil mencontohkan satu dari dua puluh dinas di Bandung yaitu Dinas Pendidikan.  Ada banyak peluang melakukan korupsi di Dinas Pendidikan yaitu melalui sekolah.

Misalnya, kata Emil, persoalan jual beli kursi kosong. Istilah ini digunakan untuk siswa yang ingin masuk sekolah dengan memberikan sogokan kepada pihak sekolah. Itu dilakukan karena siswa tersebut  tidak memenuhi kualifikasi di sekolah yang dia inginkan.

“Kalikan ratusan kursi kosong. Saya itung 20 milyar biaya korupsi pertahunnya,” ujar Emil melihat potensi adanya korupsi di sekolah.

Untuk mengatasi jual beli kursi kosong, kata Emil, Pemkot Bandung mengadakan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dan pembayaran online bagi calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Setelah itu, dokumen perizinan masuk sekolah pun dikirim langsung oleh Pemkot Bandung ke rumah siswa yang diterima.

“Di Kota Bandung, akan mengurangi dan memutuskan pertemuan dengan petugas,” jelas Emil ihwal sistem online yang diberlakukan bagi siswa yang akan masuk sekolah.

Selain PPDB online, Emil mengungkapkan manfaat yang didapatkannya dari sistem teknologi salah satunya dari website bandung.go.id. Dari website itu, ujar Wali Kota yang pernah mengeyam pendidikan Jurusan Teknik Arsitektur di Institut Teknologi Bandung ini, Pemerintah Kota Bandung, dievaluasi oleh warga secara real time.

“Dari teknologi saya itu, ada 9000 komplain,” kata Emil tentang rekap data komplain dari warga Bandung yang masuk tiap pekan untuk menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kota Bandung.   

Emil menerangkan, Bandung menggunakan 300 aplikasi untuk mencapai Bandung Smart City. Harga satu aplikasi mencapai Rp100 juta. 

Untuk aplikasi antikorupsi Kota Bandung memilki 15 aplikasi. Dan dari 15 aplikasi ini, kata Emil, akan dihibahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk disebarluaskan ke seluruh Indonesia.

“Ini hadiah dari Bandung untuk Republik,” kata Emil di hadapan puluhan pengurus Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia di Konvensi Antikorupsi itu.

Reporter: Ilma Aghniatunnisa

Redaktur: Ridlo Abdillah

Kategori:

• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011