Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

 

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai reaksi yang dilakukan oleh umat Islam dalam menyikapi kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap surat Al-Maidah merupakan sebuah fenomena gunung es dari aspirasi Islam yang tersumbat.

 

“Pemerintah perlu membuka perspektif baru dalam melihat Islam sebagai kekuatan mayoritas di negeri ini,” ucap Haedar ketika memberikan pengantar dalam acara pengajian bulanan PP Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (11/11) malam.

 

Lanjut Haedar, meskipun dalam masyarakat memiliki konteks pluralisme, dan kemajemukan, tetapi ada realitas dimana Islam di Indonesia yang mayoritas. Hal ini perlu hadir dan tidak boleh berada di suatu yang marjinal.

 

“Islam jangan terus-terusan diposisikan marjinal, karena Islam di Indonesia adalah mayoritas,” tegas Haedar. 

 

Selain itu, persoalan jangka panjang yang perlu menjadi perhatian pemerintah yaitu terkait fenomena gunung es dari kebangsaan. Kesenjangan sosial ekonomi akan menjadi permasalahan dan tantangan yang besar bagi pemerintah kedepan.

 

“Jangan lagi kesenjangan sosial ekonomi terus terjadi dan meluas, suatu saat  golongan bawah yang ternarjinalkan juga akan bangkit  menuntut keadilan, lebih-lebih manakala minoritas menguasai ekonomi dan politik ,” pungkas Haedar. Hal tersebut telah disampaikan Haedar Nashir kepada Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

 

Selain itu, Haedar juga menambahkan bahwa Muhammadiyah perlu merumuskan bagaimana letak Islam dalam perspektif Indonesia berkemajuan. “Salah satunya yaitu terkait dengan program ekonomi kerakyatan yang tengah digencarkan oleh Muhammadiyah agar dapat menyentuh masyarakat yang terbesar di Indonesia, yaitu masyarakat Islam,” ucapnya.

 

Pengajian bulanan yang mengangkat tema Penistaan Agama dalam perspektif Tafsir dan Hukum tersebut diisi oleh Yunahar Ilyas, Ketua PP Muhammadiyah, Mudzakkir, Guru Besar Fakultas Hukum UII, Trisno  Raharjo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). (adam)