Muhammadiyah - Persyarikatan Muhammadiyah

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Kedaulatan pangan merupakan kondisi dimana sebuah negara dapat mengakses dan mengontrol aneka sumberdaya produktif dan mampu menentukan serta mengendalikan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan secara mandiri.

Dijelaskan R.Ahmad Romadhoni, anggota Divisi Pertanian Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, permasalahan pertanian di Indonesia saat ini cukup kompleks, sehingga belum memaksimalkan kedaulatan pangan yang ada. “Permasalahan saat ini tidak hanya pada stok (supply) dari hasil pertanian itu sendiri, melainkan juga masalah yang timbul dari kesejahteraan petani dan keluarganya yang juga perlu diperhatikan,” ujar Ahmad, Jumat malam (6/1) dalam acara diskusi rutin yang digelar oleh MPM PP Muhammadiyah di Aula Gedung Muhammadiyah Jalan KHA. Dahlan Nomor 103.

Selain itu, saat ini pemerataan petani di Indonesia belum berjalan secara maksimal. “77% petani saat ini penyebaran terbesarnya di Pulau Jawa, padahal daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa juga memiliki lahan yang seharusnya dapat dimaksimalkan,” jelas Ahmad.

Melihat permasalahan yang ada, dosen Fakultas Peternakan UGM tersebut menyarankan ada enam aspek yang harus dibenahi dalam merawat kedaulatan pangan di Indonesia. Pertama yaitu dari aspek teknologi. “Seharusnya intervensi teknologi bagi pertanian di Indonesia difokuskan pada pengurangan biaya produksi (input), dan dilakukan peningkatan pada nilai output,” ujarnya.

Kedua, dari segi skala usaha, yaitu dengan mendorong para petani dalam meningkatkan skalah usaha. Ketiga, spesialisasi, Ahmad mengatakan bahwa integrated farmingperlu diterapkan, namun dalam menerapkannya diperlukan pemilihan leading comodity yang tepat.

Keempat, infrakstruktur. “Petani Indonesia harus ramah dengan teknologi, guna menunjang akses informasi, akses pasar, dan juga akses konsumen,” ungkap Ahmad.

Kelima, legislasi pertanian. Harus ada kebijakan yang mendukung usaha pertanian untuk semakin ekonomis. “Kebijakan pemerintah dalam legislasi pertanian harus lah berpihak pada para petani,” ujarnya.

Terakhir yaitu penguatan petani melalui kemitraan, dan koperasi. Di negara-negara maju saat ini koperasi tengah dimaksimalkan dengan baik. Begitu juga seharusnya dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di daerah-daerah. Namun, yang menjadi kendala petani di Indonesia masih belum memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap KUD.

“Transparansi dan juga kejujuran KUD harus ditegakkan, dengan itu maka para petani dapat memaksimalkan peran KUD dengan baik,” tutup Ahmad. (adam)

Kategori: daerah

• 2020
• 2019
• 2018
• 2017
• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011