Busyro Nilai Masyarakat Masih Miliki Komitmen Berantas Korupsi
Dibaca: 733
MAGELANG, MUHAMMADIYAH.OR.ID – Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqqodas menilai banyak masyarakat yang memiliki komitmen memberantas korupsi dengan melaporkan pejabat yang diduga terlibat korupsi ke KPK.
"Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK itu sebagian besar laporan dari masyarakat, artinya banyak pegawai negeri dan masyarakat yang memiliki komitmen moral tinggi dengan pelaporan tersebut," katanya di Magelang, Sabtu (7/1/2017).
Ia mengatakan hal tersebut usai menjadi pembicara dalam Pengajian Idiopolitor ke 2 yang digelar oleh Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Magelang di Gedung PDM Kabupaten Magelang.
Busyro lebih lanjut mengatakan mereka yang melaporkan dugaan korupsi tersebut identitasnya dilindungi KPK. Pengungkapan kasus korupsi selama ini lebih banyak laporan dari masyarakat. Laporan dugaan korupsi ke KPK tahun 2016 mencapai 7.200, angka tersebut tersebar di 34 provinsi.
Ia mengatakan OTT Bupati Klaten Sri Hartini sebetulnya tidak akan terjadi separah itu jika pimpinan-pimpinan parpol itu mau koreksi diri dengan penuh kejujuran.
“Artinya selama parpol dikelola dengan pola kepemimpinan oligarki akan menimbulkan nepotisme dan nepotisme itu muncul salah satu gunung esnya muncul di kasus Klaten”, katanya.
Ia mengatakan tidak hanya di Klaten, juga di Kerawang, Palembang, dan lainnya.
"Nepotisme memang enak, tetapi jangan menggunakan uang rakyat. Hal ini masalahnya yang menjadi korban adalah kebijakan, melalui nepotisme itu terjadi dugaan korupsi dalam banyak hal," kata Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini.
Menurut dia, korupsi sekarang ini sumber utamanya atau akar masalahnya pada oligarki politik dan oligarki pemodal yang terjadi perselingkuhan permanen.
"Perselingkuhan permanen antara dua oligarki ini muncul calo politik, calo proyek, dan calo jabatan. Di kasus Klaten pasti ada unsur tersebut," katanya.
Ia menuturkan nepotisme itu bukan hanya dalam pengertian keluarga, yang menyangkut kasus Hambalang menggambarkan nepotisme di kalangan partai politik, dengan melibatkan Nazaruddin Cs sampai Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng.
Selain itu, katanya ada nepotisme dalam arti keluarga batih, yakni terjadi di Klaten dan Bantul beberapa waktu lalu. Kondisi ini tidak sehat. "Kasus seperti itu setahu saya lebih dari 10," katanya (mona)
Rep: Adam Qadar/ Red: Dzar Al Banna
Tags: muhammadiyah, korupsi, pejabat, nepotisme, kajian ideopolitor, mpk, pdm magelang
Kategori: Berita Nasional
Arsip Berita
