Pembelaan Terhadap Kaum Mustad’afin adalah Tanggung Jawab Bersama
Dibaca: 584
MUHAMMADIYIAH.OR.ID, YOGYAKARTA — “Selama rakyat masih menderita, tidak ada kata istirahat,” kredo itulah yang dipegang teguh oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah sebagai majelis yang selalu konsen dalam menguatkan gerakan pemberdayaan demi kepentingan masyarakat.
Realisasi dari kredo tersebut dapat diwujudkan dalam banyak kegiatan. MPM PP Muhammadiyah secara produktif selalu mencetuskan program-program yang menyuarakan kepentingan rakyat.
Menurut M Nurul Yamin, Ketua MPM PP Muhammadiyah, mengatakan bahwa MPM intens melakukan interaksi dengan masyarakat kelas bawah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pendekatan MPM kepada masyarakat kelas bawah atau kaum mustad’afin.
“Dari pendekatan tersebut, kami melihat bahwa nasib kaum mustad’afin di Indonesia semakin memprihatinkan,” kata Yamin ketika memberikan sambutan pada kegiatan Diskusi dan Launching Buku Paradigma Baru PTUN “Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi” di Kantor PP Muhammadiyah Cikditiro Yogyakarta pada Sabtu (21/1).
Lebih lanjut Yamin menjelaskan bahwa kemiskinan di Indonesia terjadi dalam beberapa sektor, misalnya sektor pendidikan di daerah 3T yang fasilitasnya masih sangat memprihatinkan, lalu nasib para petani singkong dan kopi yang juga termarjinalkan.
“Dalam hal ini, kita tahu bahwa orang miskin di Indonesia menuntut keadilan dan kesejahteraan. Sebab secara normatif, dalam alinea ke-4 UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia memiliki tugas untuk mensejahterakan rakyat, tanpa pandang bulu,” tegas Yamin.
Pada acara yang digelar atas kerjasama MPM PP Muhammadiyah dengan Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMY ini, Yamin kembali menambahkan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia ini sudah memasuki angka 28 juta jiwa (berdasarkan Bappenas). Maka hal ini menjadi latar belakang yang kuat untuk menemukan ide solutif pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Kesenjangan dan kemiskinan menjadi masalah yang krusial, karena bagaimanapun kegagalan pembangunan dapat menghambat kesejahteraan di Indonesia, yang berarti hal tersebut juga merupakan kegagalan negara,” tambah Yamin.
Sehingga, pengentasan kemiskinan membutuhkan kerjasama antar semua golongan yang terkait. Hendaknya masyarakat melakukan gerakan kultural yang dapat menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap kesenjangan dan kemiskinan. (nisa)
Berita Nasional
Tags: muhammadiyah, MPM, pemberdayaan, mustad'afin,
Kategori: Berita Nasional
Arsip Berita
