Pemuda Muhammadiyah : Praktik Jual Beli Jabatan di Indonesia Sudah Seperti Kredit Kendaraan

Senin, 23-01-2017
Dibaca: 275

MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Maraknya praktik “jual beli” jabatan dalam ranah politik bangsa ini menjadi sebuah keprihatinan, terutama pada masa pilkada seperti yang akan dilakukan di beberapa wilayah dan daerah di Indonesia.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM) melakukan riset mengenai praktik tersebut. Disampaikan Virgo Sulianto, Wakil Direktur Madrasah Anti PPPM riset ini ditujukan untuk memastikan bahwa praktik tersebut memang terjadi.

“Kita riset di beberapa daerah itu memang ada, modusnya secara umum menjual jabatan,” terang Virgo di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta, Senin (23/1).

Menurutnya hal ini akan berdampak pada tatanan birokrasi di pemerintahan. “Dampaknya memang kita lihat ini akan memperburuk birokrasi kita. Jumlah korupsi yang dilakukan kaum demokrat(paham demokrasi)juga akan lebih besar dan justru akan menambah rangking buruk dari birokrat terhadap pelayanan publik dan korupsi yang terjadi,” tegasnya.

Riset ini juga menurut Virgo, menjadi catatan bagi Kemendagri dan Kemenpan RB selaku pihak yang berwenanguntukmengatur aparatur negara serta KPK dan KSN itu sendiri, terlebih Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk memberantas korupsi sehingga jangan sampai komitment tersebut tidak hanya sebatar pembuka di sidang kabinet tanpa ada aksi nyata.

Virgo juga berharap melalui hasil riset ini pihaknya dapat menekan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih nyata. “Harapannya dengan hasil ini kita bisa menekan mereka untuk melakukan kebijakan-kebijakan atau aksi-aksi yang real untuk menghilangkan rente jabatan ini,” pungkas Virgo.

Sebelumnya disampaikan Virgo bahwa berdasarkan hasil risetnya praktik jual beli jabatan sudah seperti melakukan kredit kendaraan. Kisaran harga jabatan dijual antara 100 juta hingga 400 juta. Jika disimulasikan menggunakan harga tengah (200juta) dikali 493 daerah dan 450 jabatan maka potensi rente jabatan di Indonesia mencapai 44,37 triliun. (adam/raipan)

Tags: muhammadiyah, pemuda, politik, praktik, jabatan