Muhammadiyah Perkuat Persyarikatan Melalui Optimalisasi Pelayanan Sosial

Senin, 30-01-2017
Dibaca: 375

MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Majelis Pelayanan Sosial (MPS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta membentuk sebuah asosiasi yakni forum pengelola panti asuhan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Forum tersebut memiliki peran yang cukup penting untuk ikut serta dalam mewujudkan pelayanan sosial Muhammadiyah untuk masyarakat.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari poin kesepakatan pada 15 Januari 2017 terkait pembentukan forum pengelola panti Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah lingkup Yogyakarta, maka MPS PWM Yogyakarta melangsungkan prosesi Pelantikan Pengurus Forum Pengelola Panti Asuhan Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah DIY Periode 2016-2020 pada Ahad (29/1). Pengurus berjumlah 26 orang yang terbagi dalam empat divisi.

“Forum ini, selain sebagai ajang silaturahimantar panti, juga merupakan upaya forum pemecah masalah yang dialami oleh panti, serta bentuk dari penguatan Al-Islam,” kata Evan Nurul Huda, ketua panitia acara pelantikan.

Forum ini juga merupakan bentuk penyusun strategi dalam menciptakan kualitas panti yang lebih baik lagi. Mengingat adanya regulasi dari Dinas Sosial bahwa pada tahun 2020, seluruh panti harus memiliki akreditasi.

Sementara itu, Syaebani, ketua terpilih, mengatakan bahwa panti memiliki kekuatan dalam persyarikatan yakni sebagai pusat perkaderan.

“Perkaderan yang baik dalam panti, akan mampu menghasilkan kader-kader unggul yang bisa bermanfaat bagi persyarikatan, agama, bangsa dan negara,” jelas Syaebani.

Lebih lanjut Syaebani mengatakan bahwa dalam kepengurusannya, terdapat empat divisi yang diharapkan dapat mendukung kesuksesan forum pengelola panti ini. Divisi tersebut diantaranya divisi kelembagaan, divisi pendidikan dan litbang, divisi hukum dan HAM serta divisi kerjasama dan dana usaha.

“Masing-masing divisi itu memiliki peran yang kuat yakni divisi kelembagaan untuk menangani sertifikasi serta permasalahan regulasi, divisi pendidikan dan litbang untuk menangani bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan panti pesantren,” kata Syaebani.

Kemudian, dua divisi lain bertujuan untuk menjadi tameng regulasi antara panti dengan pemerintah yakni divisi hukum dan HAM serta divisi kerjasama dan dana usaha untuk menjalin kerjasama di lingkup Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah.

“Semoga dengan adanya forum ini, bisa memperbaiki sistem panti Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam mengabdikan wasiat KH Dahlan yakni penyantunan kepada yang berhak, sesuai dengan teologi Al-Maun,” tutup Syaebani. (nisa)

Tags: muhammadiyah, 'aisyiyah, panti, sosial