Resolusi Ambon Muhammadiyah: Negara Tidak Boleh Takluk Oleh Kekuatan Pemodal
Dibaca: 312
MUHAMMADIYAH.OR.ID, AMBON – Dari Ambon, Negeri Para Raja, Sidang Tanwir Muhammadiyah menyampaikan Resolusi Penguatan Kedaulatan dan Keadilan Sosial yang kemudian disebut sebagai Resolusi Ambon. Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dalam penutupan Tanwir Muhammadiyah, Ahad (26/2).
Ia mengatakan bahwa kedaulatan dan keadilan sosial adalah azas, nafas, dan tujuan yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kedaulatan berarti kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan seperti penjajahan, penindasan, tirani, dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan bangsa lain,” pungkasnya.
Bagi Muhammadiyah kedaulatan juga berarti kemandirian menentukan nasib sendiri dalam pemerintahan, hukum, polittik, kebudayaan dan kepribadian yang konstitusional. “Kedaulatan adalah ketahanan, kemampuan mengelolah dan mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah daratan dan lautan, mengolah sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengembangkan potensi sumberdaya insani tanpa diskriminasi," tambahnya.
Sementara itu keadilan sosial adalah pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. “Pemerataan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat, siapapun dan dimanapun mereka berada dengan tetap memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, kesempatan yang terbuka bagi yang mau bekerja, pemihakan kepada yang lemah, dan perlindungan bagi yang tidak berdaya,” jelas Mu’ti.
Menurutnya keinginan bangsa ini untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial masih memerlukan perjuangan panjang dan komitmen tinggi dari semua pihak seperti pemerintah, partai politik, masyarakat madani dan seluruh komponen bangsa mengingat kedaulatan bangsa seringkali dipertaruhkan oleh berbagai kelompok kepentingan dengan tamak.
Terakhir ia mengimbau pemerintah untuk tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi pro rakyat kecil menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengelola sumberdaya alam berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal asing maupun dalam negeri yang memecah belah dan memporak porandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya,” tutupnya. (raipan)
BERITA NASIONAL
Tags: tanwir, muhammadiyah, resolusi, ambon,
Kategori: BERITA NASIONAL
Arsip Berita
