Muhammadiyah Merupakan Salah Satu Core dari Pembangunan

Senin, 27-02-2017
Dibaca: 346

MUHAMMADIYAH.OR.ID, METRO – Di tengah eskalasi isu freeport dan ketimpangan sosial- ekonomi masyakat Indonesia yang dilansir oleh Oxfam dan Infid, terjadi ketimpangan ekonomi di Indonesia menunjukkan angka yang mengerikan dimana kekayaan 4 orang terkaya Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta rakyat miskin. Di tengah isu ketimpangan sosial yang terjadi, Pengajian Bulanan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Metro mengangkat tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial yang dipertanyakan”.

Hadir sebagai Narasumber dalam Pengajian ini yaitu Bangkit Haryo Utomo, Kepala Bappeda Metro, dari kalangan akademisi Bambang Suhada, Dosen dan Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Metro serta Yudianto, dosen IAIN Metro, diskusi berlangsung Ahad (26/2) di gedung dakwah PDM Kota Metro.

Dalam sambutannya, M. Daud Siddiq selaku Ketua PDM Metro, mengatakan bahwa topik ini diangkat dalam upaya sinkronisasi pemikiran dan tindakan di tingkat daerah terhadap pelaksanaan Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Ambon yang mengusung tema “Kedaulatan dan Keadilan Sosial Menuju Indonesia Berkemajuan”.

Sementara itu, Bambang mengatakan dalam konsep civil society atau masyarakat madani, posisi Muhammadiyah merupakan salah satu core dari pembangunan, partisipasi warga persyarikatan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pembangunan di Indonesia, jika saja cara ini juga dilakukan oleh warga dan lembaga-lembaga lain, insya Allah Indonesia akan menjadi negeri Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghoffur yang di idam-idamkan.

Namun kenyataannya,Lanjutnya,kekuatan Islam saat ini tercerai berai dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah policy atau kebijakan pemerintah yang terkesan tidak adil pada warganya, terdapat sumber-sumber ekonomi yang hanya terdistribusi pada sekelompok orang sehingga jurang pemisah kesejahteraan antara si kaya dan si miskin semakin dalam dan lebar.

“Berbagai sumber daya alam dikuasai oleh asing dan sekelompok warga Negarayang keuntungan dari pengelolaan itu ditumpuk atau diinvestasikan diluar negeri sehingga tidak memberikan dampak kemanfaatan bagi publik. Pemerintah harus segera mengambil tindakan jika tidak ingin keadaan ini menjadi lebih para di masa mendatang,” jelasnya. (syifa)

BERITA DAERAH

Kontributor : Agus Riyanto

Tags: