Judul buku          : Etika Politik Muhammadiyah

Penulis                 : Roni Tabroni

Penerbit              : Ar Rafii

Terbit                    : September 2010

Tebal                     : x + 175 hal

 

Tidak sulit mencari referensi terkait dengan Muhammadiyah. Termasuk buku-buku yang kaitannya dengan Muhammadiyah dan politik. Namun apa yang menjadi buah tangan Roni Tabroni, memiliki posisi sangat strategis bagi kalangan kader Muhammadiyah. Mengapa sebab, buku ini tidak hanya berbicara tentang politik tetapi juga bagaimana sebaiknya warga Muhammadiyah berpolitik.

Apa yang menjadi subjek kajian buku ini pada dasarnya bagi elit atau pengurus Muhammadiyah sangat tidak asing, sebab mengkaji khittah Muhammadiyah khususnya khittah Denpasara. Namun apa yang menjadi kajian dalam buku ini lebih menekankan pada jawaban mengapa sesungguhnya etika politik yang dirumuskan oleh Muhammadiyah sepertinya tidak tercermin dalam perilaku politik kadernya.

Karenanya, buku ini tidak hanya berbicara tentang berbagai panduan politik yang dirumuskan oleh Muhammadiyah, juga mengulas tentang aspek problem yang selama ini dihadapi Muhammadiyah dalam menerapkan khittah tersebut. ternyata buku ini menjelaskan bahwa rumusan yang ideal saja tidak cukup untuk membangun sebuah perilaku etis, tetapi diperlukan sebuah upaya sosialisasi atau komunikasi yang efektif agar apa yang dihahrapkan oleh persyarikatan tersebut bisa sampai dan diamalkan oleh kader Muhammadiyah di berbagai level pimpinan, baik yang terjaun ke politik praktis maupun yang tidak.

Banyak rumusan terkait dengan hubungan dengan Muhammadiyah dengan partai politik, apakah itu menjaga jarak yang sama, menjaga kedekatan yang sama, menjaga kedekatan yang proporsional atau apapun itu namanya, namun ada yang lupa sesungguhnya, bagaimana penyiapan kader ketika dia akan terjun ke dunia politik praktis. Jika kader Muhammadiyah menjadikan etika politik di Muhammadiyah sebagai pedoman, maka di partai manapun mereka berada pasti memiliki karakter yang berbeda – khas orang Muhammadiyah. Begitupun, ketika kader Muhammadiyah tidak aktif di partai politik, mereka juga akan menjadikan persyariatan sebagai civil society yang memiliki peran strategis dalam melakukan pendidikan politik baik ke atas maupun ke bawah – bukan melakukan politisasi di internal persyarikatan.

Menjaga kerhormatan Muhammadiyah ternyata bukan perkara mudah, sebab walaupun banyak pedoman etis yang dibuat persyarikatan, namun pada penerapannya tetap tidak efektif. Sosialisasi yang terlalu normatif terhadap berbagai pedoman termasuk khittah ditengarai menjadi salah satu penyebab kenapa kader Muhammadiyah tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang pahal atau tidak mau mentaatinya karena bertali temali dengan berbagai persoalan lain.

Euforia demokrasi yang dibuka kerannya oleh Ketua PP Muhammadiyah saat itu M. Amien Rais, disambut gegap gempita oleh masyarakat termasuk kader Muhammadiyah di berbagai level. Sayang, kondisi keterbukaan politik ini tidak dibarengi dengan kesiapan menghadapi godaan politik praktis yang bisa melupakan siapa saja. Bahkan secara kelembagaan, Muhammadiyah yang bukan bagian dari partai politik hampir-hampir kembali ke zaman dulu, yaitu sangat rapat dengan partai politik tertentu – walaupun pada fakta di lapangannya memang demikian.

Dalam konteks inilah sesungguhnya khittah Denpasar yang juga sebagai lanjutan dari Khittah Ponorogo memberikan pedoman kepada persyarikatan dan kader untuk senantiasa memposisikan Muhamamdiyah dan kadernya pada posisi yang jauh lebih terhormat. Hanya saja, kalaupun pada tataran pelaksanaan khittah tidak diterapkan secara merata, namun kehadiran khittah dan etika politik Muhammadiyah tetap menjadi penting, paling tidak untuk menunjukkan secara kelembagaan bahwa Muhammadiyah memiliki pedoman untuk menjamin independensi dan keberpihakannya dalam perjuangan politik praktis.

 

Kelik Nursetiyo W.Adalah mahasiswa Pascasaraja Komunikasi Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan aktivis AMM Jawa Barat.