MUHAMMADIYAH.OR.ID, YOGYAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi didampingi Wakil Menlu A.M. Fachir bersilaturahim ke Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Cik Ditiro No 23 Yogyakarta pada Jum’at (29/12).

Dijelaskan Retno, silaturahim tersebut rutin dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) baik dengan Muhammadiyah maupun dengan lembaga-lembaga maupun organisasi masyarakat (ormas) lainnya.

“Silaturahim ini merupakan agenda reguler, kita memiliki mekanisme yang sifatnya rutin dengan Muhammadiyah, baik itu meminta pendapat dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait kebijakan politik luar negeri, terutama yang menyangkut kepentingan ummat Islam,” ungkap Retno.

Retno juga menyebutkan bahwa kerjasama antara Kemenlu dan Muhammadiyah terjalin sudah sejak lama, termasuk dengan beberapa isu yang baru-baru ini terjadi, seperti krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingnya.

“Muhammadiyah banyak sekali memberikan bantuan kemanusiaan untuk krisis kemanusiaan di Rohingya, bahkan sampai sekarang kegiatan kemanusiaanya terus berjalan, tidak hanya di Myanmar, namun juga di Bangladesh,” imbuh Retno.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga membahas kerjasama dalam bidang pendidikan, termasuk diantaranya di Mindanao, Philipina Selatan, pasca bebasnya Marawi dari ISIS.

“Ada kepentingan Indonesia untuk memajukan kerjasama dalam bidang pendidikan dengan pemerintah Philipina Selatan, dan Muhammadiyah sudah memulai itu melalui aktifitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) lewat kegiatan KKN,” terang Retno.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyambut baik silaturahim tersebut. Selain itu, Haedar juga mendukung, dan juga memberi apresiasi tinggi terhadap langkah Pemerintah Indonesia yang tegas, berani, dan menjadi pelopor terhadap penolakan putusan politik sepihak Trump terhadap Yerusalem.

Haedar juga berharap Indonesia tidak hanya sekadar membela Palestina dan juga menciptakan perdamaian di Timur Tengah, namun juga mewujudkan tatanan dunia baru yang damai, adil, makmur, dan sejahtera tanpa diskriminasi.

“Muhammadiyah tidak ingin karena politik yang “ugal-ugalan” kita lalu berada dititik pada dunia ditaruhkan. Perang dunia 1 dan 2 terjadi karena politik-politik seperti itu, kita tidak ingin kekuatan adidaya manapun bermain politik yang mempertaruhkan masa depan dunia,” pungkas Haedar.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini, Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Dahlan Rais, Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, Bendahara PP Muhammadiyah Marpuji Ali, Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fathurrahman Kamal, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad. (adam)