MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa presiden merupakan tokoh kunci dalam agenda pemberantasan korupsi.
"Kalau ingin memberantas korupsi yang paling efektif bukan dengan cara menjadi ketua KPK ataupun penyidik senior KPK. Tetapi menjadi presiden," ujar Dahnil dalam acara Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi (MAK) Seri XXIII yang diselenggarakan di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Selasa (17/7).
Dahnil menyatakan demikian sebab melihat banyaknya kasus besar terkait agenda pemberantasan korupsi yang terbengkalai dikarenakan lemahnya komitmen tokoh negara untuk mengawal berbagai kasus besar itu hingga tuntas.
Irasionalisasi Nalar Publik
Berkaitan dengan tema "Capres Anti Korupsi" yang diusung dalam diskusi MAK tersebut, Dahnil yang juga merupakan pendiri MAK menyatakan keresahannya terhadap berbagai upaya membunuh akal sehat masyarakat.
"Misalnya mengenai ambang batas 20% president threshold yang kemarin kita gugat ke MK. Itu irasional. Kita tidak disediakan rational choice," ungkap Dahnil.
Presidential threshold sendiri adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden yang berpotensi memunculkan adanya calon tunggal dalam pemilihan presiden nanti.
"Ini masalah penting karena kesejatian demokrasi adalah kebebasan memilih. Ibarat ada seorang koki yang menyediakan menu yang bukan pesanan kita tetapi kita dipaksa untuk percaya dan memakannya. Bagi yang akalnya sehat, tentu terganggu," sesalnya.
Lebih lanjut, Dahnil menyoroti berbagai media massa yang turut andil dalam merusak rasionalitas nalar publik.
"Perdebatan yang sekarang terjadi adalah perdebatan identitas baik identitas politik maupun identitas agama. Tidak ada perdebatan gagasan ataupun ide," ujarnya.
Terakhir, pada acara yang menghadirkan pegiat HAM Haris Azhar dan penyidik senior KPK Novel Baswedan sebagai narasumber tersebut, Dahnil secara khusus berpesan agar instansi negara waspada.
"KPK, polisi, TNI, dan kejaksaan tidak boleh dijadikan alat oleh capres-capres dan partai politik. Ada indikasi parpol ke arah itu. Publik dan media harus mengawasi mereka terus," pungkas Dahnil. (afandi)