MUHAMMADIYAH. OR. ID, JAKARTA- Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada Senin (6/8) menghadiri undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. 

 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan enam poin masukan untuk Jokowi dalam menyusun Nawacita jilid II jika nanti memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2019. 

 

Pertama, Haedar berpesan agar Jokowi dapat menjadikan nilai-nilai agama yang hidup di bangsa ini sebagai nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai perwujudan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

"Kami yakin dengan nilai agama hidup seperti itu bangsa, negara ini akan semakin kokoh," tutur Haedar. 

 

Kedua, menjadikan atau meneguhkan Pancasila sebagai landasan, filosofi, alam pikir, seluruh warga bangsa dan pengelolaan negara. 

 

"Pancasila harus benar-benar terwujud dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan," ucap Haedar.

 

Ketiga, menyusun dan melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan sosial, sebagai usaha untuk mengatasi kesenjangan sosial.

 

 "Saya yakin dengan penguatan infrastruktur yang berhasil pada periode ini, konsep ini akan menjadi kekuatan pemerintahan ke depan," imbuh Haedar. 

 

Keempat, menegakan dan mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara sebagaimana amanat konstitusi. 

 

Kelima, penguatan daya saing sumber daya manusia Indonesia untuk berkompetisi di ranah global. 

 

Keenam, meningkatkan peran yang sudah dirintis presiden, yakni peran pro aktif untuk dunia.

 

"Kami berharap enam poin ini dapat menjadi masukan bagi Jokowi dalam menyusun Nawacita Jilid II. Semoga Allah memberi rahmat dan barokah," ucap Haedar.

Diakhir Haedar menegaskan, pemberian usul itu bukan berarti Muhammadiyah mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Muhammadiyah akan tetap dalam posisi sebagai ormas dan dakwah, tapi kita beri masukan jika pemerintahan ini diberi peluang lagi oleh rakyat, maka ini poin kebijakan," kata Haedar.

 "Nanti kalau kami bertemu (calon presiden) yang lain, kami juga beri masukan," tambah Haedar.

Haedar mengatakan, Muhammadiyah sebagai ormas tidak akan masuk ke politik praktis dengan bicara mengenai orang per orang.

Menurut dia, menjelang pemilu 2019, Muhammadiyah lebih memilih bicara mengenai solusi untuk masa depan bangsa secara menyeluruh.

"Muhammadiyah kan lebih baik dari hulu, jadi kami beri masukan-masukan agar proses politik ke depan tidak hanya bicara wapres, wapres, wapres, tetapi juga berbicara tentang kebijakan strategis," pungkasnya.

Turut mendampingi Ketum dalam pertemuan tersebut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Suyatno, dan Ketua PP Muhammadiyah, Hajriyanto Y Thohari.