MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA — Banyak salah terhadap persepektif pemberdayaan, bahkan ada anggapan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah gerakkan untuk meningkatkan pendapatan dibidang ekonomi. Padahal dalam persepektif pemberdaya, inti pemberdayaan adalah sama, yaitu bersama-sama menjadi lebih baik melalui penyadaran kritis terhadap masyarakat yang diberdayakan maupun pegiat pemberdayaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Ma’ruf, Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara Diskusi Dwi Mingguan yang kali ini mengambil tema ‘Pemberdayaan Ekonomi; Jihad Menegakkan Kedaulatan Ekonomi Bangsa’ pada Kamis (27/12) di Gedoeng Moehammdijah, Jl. KH. Ahmad Dahlan No 103, Ngampilan, Yogyakarta.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammaiyah Yogyakarta (UMY) dalam paparannya mengatakan bahwa, jihad pemberdayaan bidang ekonomi tidak hanya mutlak melakukan peninggkatan pendapatan. Melainkan ada yang lebih penting dari itu.

“Pemberdayaan bidang ekonomi pada intinya bukan hanya mengurusi penguatan pendapatan berupa bertambahnya pundi pemasukan. Melainkan yang lebih pokok adalah melakukan penyadaran letak potensi mereka. Penyadaran tentang letak potensi yang dimiliki berlaku dua arah, artinya penyadaran ke fasilitator atau pemberdaya dan kepada masyarakat yang diberdayakan.” Katanya.

Secara substantif, pemberdayaan merupakan kerja yang membuka serta memperkuat keyakinan masyarakat yang tertindas atau mustadh’afin bahwa, mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari ketertindasan. Maka, aktifitas pemberdayaan tidak bisa hanya mengandalkan asumsi yang kemudian melahirkan program pengentasan pendindasan atau kemiskinan.

“Tidak bisa melakukan pemberdayaan tapi tidak merasakan secara langsung keseharian dan jerih-payah masyarakat. Karena pemberdayaan tidak bisa diselesaikan dengan argumentasi saja dan memanfaatkan data berbasis asumsi.” Tambah Ma’ruf

Ma’ruf juga menyoroti metode dalam mengukur garis kemiskinan yang selama ini sering dipakai oleh pemerintah. Ia beralasanhal tersebut akan tidak akan akurat jika diterapkan merata keseluruh daerah, karena masing-masing daerah memiliki budaya yang berbeda.

“Jika mengukur garis kemiskinan dengan melakukan pengitungan pengeluaran per kapita, hal ini akan menimbulkan kesimpang-siuran data. Sebagai contoh, masyarakat jawa khususnya Gunung Kidul memiliki budaya ‘Gemi’ (irit/hemat). Kalau dihitung pengeluaran, tentu mereka akan masuk kedalam angka di bawah garis kemiskinan. Padahal jika dilihat dengan seksama, dirumah mereka memiliki ternak, sawah, dan lahan lainnya. Dan angka aset mereka itu bisa lebih dari orang-orang kota,” urai Ma’ruf.

Kedepan, Ma’ruf mengajak untuk lebih akrab dengan dunia virtual. Hal itu dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman, karena pemberdayaan juga harus berkemajuan sesuai keadaan. (a'an)