MUHAMMADIYAH.ID, BANTUL —Menutup akhir tahun 2018, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) gelar Diskusi Publik ‘Catatan Akhir Tahun 2018 dan Out look 2019’,pada Sabtu (29/12) di Gedung Pasca Sarjana Kompleks Kampus UMY.

Acara ini bertujuan untuk  memotret landskap alur perjalanan Indonesia selama 2018, serta menangkap pergerakkan kontalasi Indonesia ke 2019. Kali ini menghadirkan ahli di bidang politik dan budaya Tulus Warsito, kebencanaan dan kemasyrakatan Sri Atmaja P Rosyidi, penegakan hukum Eko Prasetya, dan persepektif ekonomi Lilies Setiartiti.

Muhammad Nurul Yamin, Wakil Direktur Pasca Sarjana UMY dalam sambutannya mengatakan diskusi ini merupakan bentuk eksistensi dunia pendidikan yang bukan hanya konsen dalam peningkatan capaian-capaian yang diukur dalam akademik saja.

“Akademisi juga harus bisa hadir sebagai penyeimbang konstalasi kebangsaan saat ini.Dan diskusi ini memotret Indonesia selama 2018 dan menyiapkan atau membaca 2019,” ungkapnya

Tulus Warsito yang didaulat untuk memotret Indonesia melalui persepektif Politik dan Budaya mengungkapkan hal-hal yang membuat gerah anak bangsa saat ini tidak bisa dilepaskan dari gejala politik global. Ia menganggap negara bangsa seluruh dunia saat ini hampir tidak punya sekat lagi. Itu didukung melalui gerak zaman yang masuk ke revolusi Industri 4.0.

“Indonesia kekinian memiliki bonus demografi melimpah. Hal ini kemudian didukung era revolusi industry 4.0, menyebabkan jarak antar negara bangsa semakin dekat. Sehingga hal ini nantinya akan memiliki pengaruh dalam konstalasi politik nasional,” urainya.

Melihat karut-marut perpolitikan nasional, Tulus menganggap peran media masa memilik andil besar untuk ini.

“Semua memiliki keterkaitan dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya, terlebih peran media masa yang saat ini memiliki porsi besar dikeseharian publik. Semua itu butuh penyeimbang, peran tersebut berada di ranah akademik,”tambahnya.

Selanjutnya, memotret Indonesia melalui persepektif Hukum, Eko Prasetya menyatakan centang-perenang penegakan hukum Indonesia tidak lepas dari peran elit oligarki politik. Fakta tersebut didukung dengan para pelaku sosial control yang ramai-ramai ‘berhijrah’ masuk ke lingkaran kekuasaan.

“Anak muda kita sekarang kehilangan sosok tokoh yang bisa menjadi acuan dalam berbangsa secara baik dan benar,” ujar Eko.

Selain itu, kecentang-perenang yang melanda negeri ini didukung pergeseran watak pribadi bangsa yang sering tepapar globalisasi. Selaras dengan yang disampaikan Tulus Warsito, Eko berujar wilayah akademik merupakan titik penyeimbang centang-perenang dan kekarut-marutan bangsa saat ini.

“Kampus adalah terminal terakhir penjaga akal sehat. Maka, kampus jangan dijejali oleh syahwat kekuasaan, serta harus mampu menahan pesona kekuasaan,”pungkas Eko. (a'n)