MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Muhammadiyah Tobacco Control Centre Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MTCC UMY) bekerjasama dengan STIE Ahmad Dahlan Jakarta mengadakan rapat konsolidasi triwulan jaringan tobacco control muhammadiyah di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng Raya, Jakarta pada Jumat (25/1). Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kebijakan pemerintah menyusun instrument dalam mengatasi lingkaran kemiskinan dan stunting melalui advokasi taps ban dan taxation di bidang tobacco control.
Supriyatiningsih, Direktur Program MTCC UMY mengatakan bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.03/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, selain mengatur kenaikan tarif cukai, pemerintah juga akan mengimplementasikan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok untuk jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Sigaret Putih Mesin (SPM).
“Hal ini bertujuan agar rokok tidak dapat dijangkau oleh anak-anak, remaja, dan rumah tangga miskin serta penyakit katastropik. Karena bagaimanapun, data menunjukan dengan sangat kuat bahwa dominannya konsumsi rokok di tengah masyarakat menjadi salah satu pemicu utama berbagai penyakit katastropik,” ujarnya.
Ia menambahkan, adanya konsistensi aturan sangat penting demi menciptakan kepastian usaha bagi semua pihak. Terlebih, kebijakan penyederhanaan ini sudah melalui kajian yang matang, serta melalui diskusi dan sosialisasi yang cukup lama.
Kemudian Dianita Sugiyo, Wakil Direktur MTCC UMY menambahkan, tarif cukai yang rendah menjadi salah satu faktor peningkatan angka kemiskinan, stunting dan permasalahan kesehatan pada generasi muda.
“Ini merupakan salah satu kegagalan pemerintah dalam melindungi generasi emas bangsa ini,” ungkapnya.
Diah Setyawati Dewanti, selaku Muhammadiyah Economic Team mengatakan bahwa keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia dari berbagai studi menunjukkan bahwa rokok telah terbukti memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan masyarakat.
“Di tengah contending values yang melekat pada rokok tersebut, sangat diperlukan dukungan terhadap pemerintah terkait kebijakan untuk mengendalikan produksi dan konsumsi rokok dengan mengaturnya dalam penentuan tarif cukai hasil tembakau,” pungkasnya.
Harapannya, kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam menyusun instrument untuk mengatasi lingkaran kemiskinan dan stunting melalui advokasi taps ban dan taxation di bidang tobacco control. (nisa)